Calonkan Kader Terbaik, Kurangi Biaya

174

SEMARANG – Pengamat politik Universitas Diponegoro (Undip) Semarang, Hasyim Asyari menilai upaya partai politik dengan mencalonkan kader terbaiknya dalam pemilihan kepala daerah (Pilkada) sangatlah tepat. Sebab, kader tersebut pasti telah dikenal publik sehingga dapat meminimalisir biaya sosialisasi untuk memperkenalkannya.

”Jika orang tersebut sudah dikenal, bukannya mencalonkan diri, malah ia akan didorong untuk dicalonkan. Tentu ini akan meminimalisir biaya Pilkada,” ungkapnya kepada Radar Semarang, kemarin.

Hasyim menjelaskan, sebelum pendaftaran bakal calon, parpol akan melakukan survei terlebih dahulu. Dalam hal ini, partai tidak mungkin mencalonkan orang yang belum dikenal luas oleh masyarakat. Oleh sebab itu, banyak orang yang kemudian berlomba-lomba agar dapat dicalonkan partai. ”Jika partai telah mengarahkan kader terbaiknya tentu akan meniadakan mekanisme beli tiket,” imbuh dia.

Ditambahkan Hasyim, yang perlu diwaspadai dalam pelaksaan pilkada nanti adalah incumbent yang hendak nyalon lagi. Sebab, mereka masih memiliki akses anggaran, akses kebijakan, akses aparat, dan akses kepada masyarakat dengan urusan dinas. Hal inilah yang justru harus mendapat perhatian. ”Meskipun hal ini tidak selalu terjadi, tetapi ada potensi penyalahgunaan wewenang dengan menggunakan fasilitas negara,” paparnya.

Hasyim menegaskan, pengawasan pilkada tidak hanya menjadi wewenang Bawaslu atau Panwaslu. Namun juga membutuhkan partisipasi masyarakat untuk ikut memantau pelaksanaannya. ”Jika terjadi ketidakberesan jangan segan-segan untuk melaporkannya,” pungkasnya.

Sebelumnya, Ketua Bawaslu Jateng Abhan Misbah menyatakan bahwa panjangnya tahapan pada pelaksanaan pilkada menyebabkan kondisi tersebut potensial terjadi pelanggaran. Untuk meminimalisir hal tersebut, untuk pemasangan alat peraga nantinya akan diatur dan difasilitasi oleh KPU dengan menggunakan dana ABPD.

Sehingga para calon tidak akan mengeluarkan banyak biaya secara jor-joran untuk memasang iklan. ”Jika terdapat alat peraga di luar yang difasilitasi oleh KPU maka dianggap ilegal. Jika ada yang melanggar akan langsung kami tindak,” tegasnya.

Jika Perppu 1 Tahun 2014 ini telah disahkan DPR bulan ini, Februari mendatang sudah dimulai pelaksanaan tahapan pilkada. Mulai dari pendaftaran bakal calon (26 Februari-3 Maret), pelaksanaan uji publik (13 April-12 Mei), pendaftaran calon (4-6 Agustus), penetapan dan pengumuman calon (22Agustus), dan masa kampanye (25 Agustus-11 Desember). Untuk pelaksanaan pemungutan suara rencananya dilaksanakan pada 16 Desember 2015. (fai/ric/ce1)