MUNGKID– Anggaran untuk desa di Kabupaten Magelang mencapai Rp 161 miliar tahun ini. Kucuran dari pemerintah pusat dan daerah ini difokuskan untuk pembangunan dan peningkatan kualitas sumber daya masyarakat.

Kabag Tata Pemerintahan Pemkab Magelang, Arry Widi Nugroho mengatakan anggaran sebesar itu berasal dari APBN Rp 50 miliar dan APBD Rp 111,6 miliar.

“Penyaluran anggaran sebesar itu ke 367 desa yang tersebar di 21 kecamatan akan dilakukan secara bertahap,” kata dia, kemarin.

Sesuai amanat PP Nomor 60 Tahun 2014 anggaran dicairkan bulan April sebesar 40 persen, Agustus 40 persen dan November 20 persen. “Setiap desa jumlahnya berbeda disesuaikan dengan luas wilayah, jumlah penduduk dan sumberdayanya,” katanya.

Menurutnya, jumlah anggaran tersebut sudah termasuk alokasi dana desa. “Bagi desa yang memiliki potensi lebih dalam penerimaan pajak daerah dan reribusi daerah, tentu mendapatkan bagian lebih besar dibanding desa lainnya,” tutur Kasubag Pemerintahan Desa Bagian Tata Pemerintahan, Khoirul Anwar.

Mengenai pemanfaatan dana yang diterima desa tadi, menurut dia, didasarkan hasil musyawarah desa yang melibatkan elemen. Antara lain, kades, perangkat desa, BPD (Badan Permusyawaratan Desa) dan tokoh masyarakat setempat.

“Sesuai ketentuan, sebagian besar dana desa diarahkan untuk kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Sebagian lagi boleh dipakai untuk membantu kelancaran jalannya roda pemerintah desa,” kata Khoirul Anwar.

Mengingat besarnya kucuran dana desa, lanjut dia, dalam waktu dekat akan diadakan sosialisasi dan bintek (bimbingan teknis) terkait dengan pengelolaan dana desa.

Masing-masing desa diminta untuk mengirim dua orang untuk mengikuti kegiatan tersebut. Sebagai antisipasi kemungkinan terjadinya penyalahgunaan dana yang diatur dalam peraturan bupati, (perbup) Pemkab akan memperketat pengawasan.
“Untuk kegiatan monitoring dan evaluasi (monev) juga dilaksanakan oleh tim di tingkat kecamatan,” kata dia.

Apalagi, lanjut Khoirul, desa-desa tersebut nanti juga akan menerima tambahan bantuan dana yang berasal dari APBD Jateng. “Namun, sampai saat ini, kami belum mendapat kepastian tentang besaran bantuan dari provinsi,” kata Khoirul Anwar. (vie/lis)