JOGJA – Pelaksanaan Perda DIJ no 1/2014 tentang Penanganan Gelandangan dan Pengemis, dalam setahun pertama ini belum akan menggunakan pendekatan yustisi. Kepala Dinas Ketertiban (Dintib) Kota Jogja Nurwidi Hartana mengatakan, saat ini masih melakukan sosialisasi ke masyarakat. “Setahun pertama kami masih fokus melakukan sosialisasi ke masyarakat. Karena dalam Perda ini juga ada penerapan sanksi untuk masyarakat yang memberikan uang ke gelandangan dan pengemis,” katanya.

Ia menambahkan, hal itu penting karena sebagai Kota wisata, banyak pelancong dari luar daerah yang datang ke Kota Jogja. Tidak jarang wisatawan ini juga memberikan uang ke gelandangan dan pengemis (gepeng). Sosialisasi yang dilakukan juga melalui berbagai macam metode. Mulai dari pemasangan spanduk hingga memberikan sosialisasi langsung ke masyarakat. Jika petugas mendapati ada masyarakat yang memberikan uang ke gepeng akan diingatkan. “Kami ingatkan lebih baik menyalurkan uang ke tempat ibadah atau lembaga yang jelas,” tambahnya.

Nurwidi mengatakan untuk masa transisi akan dilakukan selama setahun. Untuk hal itu pihaknya juga sudah melakukan koordinasi dengan Dinas Sosial (Dinsos) DIJ. Meski begitu, personel Dintib Kota Jogja terus melakukan operasi gabungan dengan DIJ utuk penyandang masalah sosial. Dintib Kota Jogja juga berhasil menjaring 31 gelandangan dalam satu minggu terakhir. Mereka terjaring dalam operasi gabungan yang dilakukan di pusat Kota Jogja, seperti Jalan Margo Utomo hingga Alun-alun Kidul serta sekitar Jalan KHA Dahlan. “Saat ini kami fokus ke gelandangan dulu baru kemudian nanti ke pengemis,” tambahnya.

Para gelandangan yang terjaring dalam operasi gabungan tersebut langsung dikirim ke Panti Sosial milik Dinsos DIJ di Sewon Bantul. Kepala UPT Malioboro Syarif Teguh mengatakan, sebagai ikon Jogja, kawasan Malioboro dikunjungi banyak wisatawan dari berbagai daerah. Untuk itu pihaknya minta bisa dilibatkan dalam sosialisasi Perda no 1/2014. “Sosialisasi harapanya tidak hanya dengan lisan atau teguran saja, tapi juga pemasangan spanduk atau melalui media lainnya,” katanya.

UPT Malioboro sendiri juga siap dilibatkan dalam operasi gabungan penertiban gepeng yang berkeliaran di kawasan Malioboro. Menurut Syarif, UPT Malioboro memiliki 40 petugas Jogoboro yang bisa ikut dalam operasi gabungan. “Kami juga siap jadi informan di lapangan,” ujarnya Tetapi, sebelum melakukan penindakan tegas, ia meminta Dinas terakit untuk terus melakukan sosialisasi. Hal itu karena masih banyak pihak, termasuk yang biasa berkatifitas di Malioboro yang belum paham tentang Perda. “Kemarin sempat dari para pemain calung yang tanya mereka termasuk pengemis atau tidak?” ujarnya.(pra/fth)