Teguh Dwi Paryono. (Ricky Fitriyanto/Radar Semarang)
Teguh Dwi Paryono. (Ricky Fitriyanto/Radar Semarang)
Teguh Dwi Paryono. (Ricky Fitriyanto/Radar Semarang)

GUBERNURAN – Ratusan perusahaan yang bergerak dalam bidang pertambangan mineral dan batubara (minerba) di Jawa Tengah diketahui mendapat catatan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Di antara catatan-catatan buruk tersebut meliputi tidak membayar royalti, mangkir dari kewajiban membayar pajak, serta ilegal.

Atas hal tersebut, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menyatakan akan segera menertibkannya. Menurutnya, ratusan penambangan minerba di Jateng didominasi perusahaan kecil. Namun ia akan memastikan dahulu apakah penambangan kecil milik orang kecil dan ada penambangan kecil yang bekerja untuk orang besar. ”Saya targetkan penertiban akan selesai sebelum April. Jika tidak, maka KPK akan turun untuk menanganinya,” ungkapnya tanpa menyebutkan nama-nama perusahaan itu.

Ganjar menegaskan, untuk melaksanakan penertiban, telah ada ajuan dasarnya. Yaitu penandatanganan antara Panglima TNI, Kapolri, Kejaksaan Agung dan KPK. Sehingga bagi jajaran di bawahnya tidak perlu takut atau ragu untuk melaksanakannya. ”Selama ini banyak beredar kabar tentang adanya beking penambangan minerba. Saya sudah sampaikan ke Pangdam dan Kapolda,” imbuhnya.

Terpisah, Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Jateng, Teguh Dwi Paryono saat dikonfirmasi tidak menampik hal tersebut. Ia membenarkan ada sekitar 100 lebih perusahaan penambangan minerba yang mendapat catatan dari KPK.

”Sebenarnya perusahaan itu mengantongi Izin Usaha Penambangan (IUP). Namun yang menjadi titik berat adalah proses pengeluaran izin dari daerah setempat dan Provinsi Jateng belum clean and clear,” bebernya.

Atas hal itu, Teguh menyatakan Pemprov Jateng akan melakukan penertiban terhadap perusahaan-perusahaan tersebut. Bagi perusahaan yang terbukti melanggar, maka akan diberi sanksi tegas. Bukan tidak mungkin, perusahaan bersangkutan akan dicabut izin penambangannya. ”Untuk jumlah angka potensi kerugian, saya belum bisa berkomentar. Karena hal itu perlu diklarifikasi terlebih dahulu,” pungkasnya. (fai/ric/ce1)