SUPPORT PENUH: Anggota Komisi A DPRD Jateng saat menghadiri sidang sengketa lahan PRPP di Pengadilan Negeri (PN) Semarang, kemarin. (Joko Susanto/Radar Semarang)
SUPPORT PENUH: Anggota Komisi A DPRD Jateng saat menghadiri sidang sengketa lahan PRPP di Pengadilan Negeri (PN) Semarang, kemarin. (Joko Susanto/Radar Semarang)
SUPPORT PENUH: Anggota Komisi A DPRD Jateng saat menghadiri sidang sengketa lahan PRPP di Pengadilan Negeri (PN) Semarang, kemarin. (Joko Susanto/Radar Semarang)

SEMARANG – Dua pihak yang sedang bersidang dalam kasus sengketa lahan Pusat Rekreasi Promosi Pembangunan (PRPP) di Pengadilan Negeri (PN) Semarang menolak intervensi pemohon dari unsur masyarakat dan lembaga swadaya masyarakat (LSM). Dalam persidangan tersebut 9 anggota Komisi A DPRD Jateng ikut hadir untuk memberikan dukungan moral kepada Pemprov.

Mia Amiati, Jaksa Pengacara Negara selaku tergugat I mewakili Gubernur Jateng Ganjar Pranowo mengatakan alasan pemohon mengajukan intervensi untuk bersidang atas dasar segi kemanfaatan lahan di PRPP. Namun, dia mengkritik langkah intervensi tersebut. Baginya, tidak satu pun memberi hak keperdataan pada pemohon intervensi. ”Kalau seumpama bisa, tentu harus mempunyai surat kuasa khusus dari seluruh rakyat Indonesia,” kata Mia di depan hakim Dwiarso Budi Santiarto.

Dia pun sependapat dengan penggugat, bahwa pemohon intervensi dari unsur rakyat dan LSM tidak bisa menyebut secara langsung jumlah kerugian yang timbul. ”Pemohon tidak memiliki legal mengajukan untuk permohonan intervensi,” katanya. Sebelumnya permohonan intervensi diajukan Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) bersama sejumlah warga.

Hal yang sama diutarakan, kuasa hukum PT Indo Perkasa Usahatama (IPU) selaku pihak penggugat, Yusril Ihza Mahendra. Dia mengatakan para pemohon intervensi yang telah mengajukan permohonan pada sidang sebelumnya tidak mempunyai kapasitas yang mumpuni.

Ia menambahkan, pemohon dinilai meminta untuk bergabung dalam sidang hanya untuk membela kepentingannya sendiri, bukan kepentingan masyarakat. ”Para pemohon intervensi memang benar dilindungi dalam Undang-Undang. Namun pemohon tidak mempunyai kapasitas, sehingga harus dikesampingkan,” kata Yusril.

Menurutnya, dalil yang dibacakan pemohon pada sidang sebelumnya terlalu mengada-ada. Dalil yang digunakan juga dinilai tanpa disertai dengan bukti adanya kepemilikan. ”Dalil yang digunakan asumtif. Sehingga, permohonan pemohon intervensi patut ditolak,” paparnya.

Hakim pun akan memberi putusan sela soal boleh tidaknya pihak ketiga masuk dalam persidangan. Hakim yang dipimpin, Dwiarso Budi menunda hingga 1 minggu pada tanggal 22 Januari untuk membacakan putusan sementara. ”Yang tidak hadir akan kami perintahkan Panitera memanggil,” sebut Dwiarso mengakhiri sidang.

Sementara itu, Komisi A DPRD Jateng berjanji akan mengawal proses persidangan hingga kasusnya selesai. Mereka juga menghormati proses hukum yang sedang berjalan. ”Sambil menunggu proses persidangan kami akan membangun jejaring untuk membantu proses tersebut, agar dapat menyelamatkan aset negara. Selain itu agar gugatannya dimenangkan dan mendorong Pemprov Jateng melakukan gugatan ke PT Indo Perkasa Usahatama (IPU),” kata Sekretaris Komisi A DPRD Jateng, Ali Mansyur HD. (mg21/ric/ce1)