“Jadi nantinya jangan ada juga kongkalikong data antara pemkot dan pihak perusahaan asuransi dalam jumlah warga miskin yang meninggal, karena itu bisa saja terjadi,” Anggota Komisi D DPRD Kota Semarang Imam Mardjuki.

BALAI KOTA – Nilai santunan kematian untuk warga miskin Kota Semarang tahun 2015 meningkat menjadi Rp 750 ribu per orang. Nilai tersebut naik Rp 250 ribu jika dibandingkan tahun 2012 lalu sebesar Rp 500 ribu. Komisi D DPRD Kota Semarang akan mengawasi pelaksanaan program tersebut agar tepat sasaran.

Kabag Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Sekda Kota Semarang, Suparman mengatakan, santunan kematian bagi warga miskin sudah dihentikan mulai tahun 2011 lalu, seiring terbitnya Permendagri Nomor 32 Tahun 2011 tentang hibah dan bansos. Karena saat itu santuan kematian alokasinya melalui bansos. ”Setelah Permendagri itu berlaku, bansos dihapus. Jadi mulai tahun tahun 2012-2014 bantuan itu menjadi asuransi santunan kematian untuk warga miskin. Santunan itu diberikan melalui bagian kesra,” ungkapnya kepada Radar Semarang, Kamis, (15/1) kemarin.

Dia menjelaskan, nilai pertanggungan asuransi warga miskin pada tahun 2014 mencapai 373.978 jiwa. Jumlah ini merupakan data yang tercatat dalam database gakin (warga miskin) Bappeda. Asuransi yang terhitung sejak 1 Januari 2012-31 Desember 2013 sebesar Rp 500 ribu per orang. Mulai tanggal 25 Juni 2013-24 Juni 2014 mengalami peningkatan menjadi Rp 650 ribu per orang. ”Sedangkan periode tahun ini juga meningkat menjadi Rp 750 ribu per orang. Namun kontrak program asuransi ini satu tahun, dari bulan Juni 2014 sampai Juni 2015. Nantinya mulai Juni 2015 pengelolaan santunan akan diberikan melalui Dinas Sosial (Dinsospora) Kota Semarang,” terangnya.

Berdasarkan Permendagri Nomor 32 Tahun 2011 program asuransi kematian harus dilakukan lelang untuk mencari perusahaan asuransi. Sebab anggaran mencapai Rp 2 miliar. ”Pada periode ini, alokasinya Rp 2,155 miliar. Prosesnya harus melalui lelang juga, namun tahun ini kan sudah diserahkan ke Dinas Sosial Pemuda dan Olahraga. Bukan kami lagi,” paparnya.
Kepala Dinsospora Kota Semarang Gurun Risyadmoko mengatakan akan melanjutkan pola pengelolaan asuransi kematian warga miskin yang sebelumnya dikelola Kesra Setda Kota Semarang. “Pola ini sudah baik. Kami juga akan siap melaksanakan program asuransi karena juga kepedulian terhadap warga miskin,” tegasnya.

Anggota Komisi D DPRD Kota Semarang Imam Marjuki menyatakan, siap mengawasi pelaksanaan program asuransi tersebut. Diharapkan nama yang tercatat dalam warga miskin yang menerima asuransi sesuai dengan database hasil survei Bappeda. “Pada initinya kami mendukung semua program pelayanan masyarakat terutama kepada masyarakat miskin. Jadi nantinya jangan ada juga kongkalikong data antara pemkot dan pihak perusahaan asuransi dalam jumlah warga miskin yang meninggal, karena itu bisa saja terjadi,” pungkasnya. (mha/zal/ce1)