TAUSIYAH : Maulana Habib Syekh Abdul Qodir Assegaf memberikan tausiyah dalam Jawa Tengah Bersholawat yang digelar di halaman makam Syekh Maulana Magribi, Pantai Ujung Negoro Kecamatan Kandeman, Batang, Rabu (14/1) malam kemarin. (MAHFUDZ ALIMIN/RADAR SEMARANG)
TAUSIYAH : Maulana Habib Syekh Abdul Qodir Assegaf memberikan tausiyah dalam Jawa Tengah Bersholawat yang digelar di halaman makam Syekh Maulana Magribi, Pantai Ujung Negoro Kecamatan Kandeman, Batang,  Rabu (14/1) malam kemarin. (MAHFUDZ ALIMIN/RADAR SEMARANG)
TAUSIYAH : Maulana Habib Syekh Abdul Qodir Assegaf memberikan tausiyah dalam Jawa Tengah Bersholawat yang digelar di halaman makam Syekh Maulana Magribi, Pantai Ujung Negoro Kecamatan Kandeman, Batang, Rabu (14/1) malam kemarin. (MAHFUDZ ALIMIN/RADAR SEMARANG)

BATANG-Untuk memenuhi kebutuhan listrik di Indonesia, berdirinya PLTU sangat dibutuhkan. Karena itulah, perlu banyak pengorbanan demi kemaslahatan umat. Salah satunya dengan mengorbankan tanahnya untuk pembangunan PLTU kepada pemerintah dengan diniati ibadah.

Hal tersebut disampaikan oleh Habib Syekh Abdul Qodir Assegaf dari Solo dalam acara Jawa Tengah Bersholawat yang digelar di halaman Makam Syekh Maulana Al-Maghribi di Pantai Ujung Negoro Kecamatan Kandeman, tepatnya di sebelah lokasi pembangunan PLTU Batang, Rabu (14/1) malam kemarin.

Habib Syekh mengatakan pengorbanan dengan melepas lahan untuk pembangunan PLTU Batang tidaklah gratis. Melainkan mendapatkan ganti rugi. Selain ganti rugi dari pemerintah, juga mendapatkan ganti rugi berupa pahala yang melimpah dari Yang Maha Kuasa.

“Jika listrik hasil pengorbanan tersebut digunakan untuk membaca Alquran, maka Allah SWT akan membalasnya dengan beribu-ribu pahala. Sebab telah membantu dalam berbuat kebaikan,” kata Habib Syekh dalam tausiyahnya.

Sementara itu, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo yang hadir dalam acara tersebut menyampaikan kondisi Indonesia yang mengalami krisis listrik, sehingga membutuhkan pembangunan PLTU di Batang.

“Akhir-akhir ini, kita sering disambut dengan adanya pemadaman listrik se-Jawa Tengah dan itu sangat merugikan semua pihak. Agar tidak ada pemadaman listrik, semua ikut bertanggung jawab. PLN bertanggung jawab, pemerintahnya dan masyarakatnya juga harus tanggung jawab untuk merealisasikan PLTU Batang ini,” jelas Ganjar.

Seperti yang diberitakan sebelumnya bahwa pembebasan lahan untuk pembangunan PLTU Batang tinggal 32 hektare atau 13 persen dari 266 hektare tanah yang dibutuhkan dalam penyelesaian proyek tersebut. Jika hingga akhir Januari 2015 lahan tersebut belum terbebaskan, maka akan diberlakukan UU Nomor 2 tahun 2012. (mg12/ida)