Desak PT PGK Bongkar Kanjengan

170
TOLAK RELOKASI: Pedagang buah di Pasar Kanjengan Blok C yang masih menolak direlokasi. (NURCHAMIM/RADAR SEMARANG)
TOLAK RELOKASI: Pedagang buah di Pasar Kanjengan Blok C yang masih menolak direlokasi. (NURCHAMIM/RADAR SEMARANG)
TOLAK RELOKASI: Pedagang buah di Pasar Kanjengan Blok C yang masih menolak direlokasi. (NURCHAMIM/RADAR SEMARANG)

BALAI KOTA – Persoalan pembongkaran bangunan Blok C dan D Pasar Kanjengan masih berlarut-larut. Rencana pembongkaran oleh PT Pagar Gunung Kencana (PGK) selaku pemilik bangunan selalu digagalkan pedagang. Pemkot Semarang sendiri berharap PGK melaksanakan putusan pengadilan untuk segera melakukan pembongkaran. Bahkan pemkot melalui Bagian Hukum Setda Kota Semarang telah mengirimkan surat teguran hingga beberapa kali lantaran belum ada realisasi dari PGK.

Anggota Komisi B DPRD Kota Semarang Danur Rispriyanto berharap persoalan Pasar Kanjengan ini segera dituntaskan, karena sudah berlarut-larut. Pemkot harus memberi pemahaman kepada pedagang terkait produk hukum yang harus dijalankan. Selain itu, pemkot juga harus memberikan alternatif tempat relokasi yang layak.

”Secara pribadi saya berharap produk hukumnya ini dijalankan, karena semua peradilan sudah dilalui. Bukannya saya tidak melihat dari sisi pedagang, tapi biarkan produk hukumnya berjalan. Tapi pemkot harus menyediakan tempat relokasi yang baik, jadi tidak lepas tangan begitu saja,” terang legislator dari Partai Demokrat itu.

Menurut Danur, selama ini yang menjadi kekhawatiran pedagang adalah peruntukan lahan tersebut setelah dibongkar, tidak lagi untuk pasar. ”Yang saya tangkap muncul kekhawatiran lahan tersebut akan menjadi hotel atau mal. Di sini peran pemkot memberi penjelasan dan kepastian kepada para pedagang, setelah pembongkaran itu mau diapakan, sehingga pedagang tidak resah,” katanya.

Disinggung harapan pedagang bermediasi dengan wali kota maupun dewan terkait nasib mereka setelah pembongkaran, menurut Danur, mediasi sudah beberapa kali dilakukan, mulai sebelum perkara itu di-PTUN-kan hingga keluar hasil dari PTUN.

”Mediasi sudah beberapa kali dilakukan. Semua pihak harus menghormati produk hukum yang telah dikeluarkan pengadilan,” tandasnya.

Dalam pemberitaan sebelumnya, pihak PGK berencana melaksanakan pembongkaran bulan ini (Januari). Jika rencana tersebut benar-benar direalisasikan, tidak seperti janji-janji PGK sebelumnya, maka pedagang bakal telantar. Sebab, pemkot tidak mengalokasikan anggaran untuk pembenahan tempat relokasi pedagang.

”Pada anggaran 2015 ini memang tidak ada alokasi untuk relokasi pedagang Pasar Kanjengan. Saya tidak tahu jika memang nanti terealisasi (pembongkaran), Dinas Pasar akan menggunakan dana apa,” kata Danur.

Terpisah, Kabag Hukum Setda Kota Semarang Abdul Haris menegaskan, pembongkaran merupakan kewajiban PT PGK. Surat peringatan sudah dilayangkan beberapa kali. Meski tidak memberikan batas waktu tertentu, namun pemkot meminta eksekusi segera dilakukan.

”Hasil keputusan pengadilan, PGK harus membongkar, itu yang harus dilaksanakan dulu,” tegasnya.
Dia menjelaskan, selama ini pemkot sudah memberikan alternatif tempat relokasi untuk para pedagang. Bahkan saat itu ada empat lokasi yang ditawarkan, seperti di gedung parkir Pasar Johar, Pasar Dargo, sekitar Jurnatan. Pemkot melalui Dinas Pasar juga telah menyosialisasikan tempat penampungan tersebut. Ketika itu, sejumlah pedagang ada yang ingin direlokasi di Pasar Dargo, namun beberapa pedagang sepakat di gedung parkir.

”Tapi setelah itu muncul lagi persoalan, pedagang meminta kejelasan setelah pembongkaran lahan tersebut akan diapakan,” terang Abdul Haris.

Sikap pedagang yang tidak jelas tersebut membuat pemkot belum berani mengalokasikan anggaran relokasi untuk pedagang Kanjengan. Sebab, tahun sebelumnya pemkot melalui Dinas Pasar sudah mengalokasikan anggaran relokasi, namun tidak teserap, karena pedagang enggan pindah.

”Prinsipnya pemkot tetap memperhatikan pedagang, beberapa tempat alternatif juga sudah ditawarkan. Ketika pedagang menerima tawaran pemkot, pasti (tempat relokasi) siap memfasilitasi,” katanya.

Sementara itu, Kepala Dinas Pasar Kota Semarang Trijoto Sardjoko berharap ada komunikasi yang baik antara pedagang dengan Dinas Pasar. Prinsipnya, Dinas Pasar siap memfasilitasi keinginan pedagang. ”Mari kita musyawarahkan bersama mencari solusi yang terbaik. Kita siap beraudiensi dengan pedagang menyelesaikan masalah ini,” ujarnya. (zal/aro/ce1)