Banjarnegara Masih Rawan Longsor

176

GUBERNURAN – Pascabencana tanah longsor di Dusun Jemblung, Desa Sampang, Kecamatan Karangkobar, Kabupaten Banjarnegara beberapa waktu lalu, ternyata tidak menjadikan daerah tersebut kembali aman untuk ditempati. Sebab, berdasarkan sinyal dari early warning system yang dipasang diketahui masih banyak terjadi pergerakan tanah di sejumlah lokasi.

”Pada saat kami pasang early warning system tersebut setidaknya telah berbunyi tiga kali. Sekali di Kecamatan Punggelan dan dua kali di Kecamatan Kalibening,” ungkap Ketua Tim Mitigasi Bencana dari Fakultas Teknik Universitas Gadjah Mada (UGM) Jogjakarta, Teuku Faisal Fathani usai bertemu Gubernur Jateng Ganjar Pranowo di ruang kerjanya, Selasa (13/1).

Dijelaskan Faisal, early warning system tersebut secara otomatis akan memberikan tanda bahaya jika di lokasi terjadi pergerakan tanah dan curah hujan tinggi melebihi 50 mm per jam atau 100 mm per hari. Sesuai dengan standar operasional prosedur (SOP), jika tanda itu berbunyi maka masyarakat setempat harus segera mengecek kondisi lingkungannya dan mengungsi ke tempat yang aman sampai diizinkan untuk kembali.

”Sistem manajemen bencana kita harus mulai diubah. Dari yang selama ini tanggap bencana, menjadi pengurangan risiko bencana,” katanya.

Faisal menambahkan, hingga saat ini sudah ada lima early warning system yang telah terpasang di Banjarnegara. Selain di Kecamatan Punggelan dan Kalibening, juga dipasang di Kecamatan Wanayasa, Pagentan dan Banjarmangu. Selain itu, pemasangan juga dilakukan di sejumlah daerah lain yang menjadi rawan bencana. Seperti Pekalongan, Magelang, Banyumas, dan Kulonprogo.

”Sebenarnya pemasangan ideal early warning system itu pada bulan November. Namun tetap kami lakukan pada bulan Januari karena sekarang ini menjadi puncaknya kesadaran masyarakat. Setelah itu mungkin mereka juga akan lupa,” ujarnya didampingi Direktur Pusat Studi Bencana Alam (PSBA) UGM Djati Mardiatno.

Terkait pemasangan early warning system, lanjut Faisal, setidaknya harus didahului tujuh syarat. Yakni, pembentukan tim siaga bencana, peta evakuasi, SOP (standar operasional prosedur) penanganan bencana, peralatan yang dibutuhkan, geladi evakuasi, serta komitmen pemerintah daerah dalam perawatan alat. ”Tanpa itu, pemasangan alat ini tidak dapat dilakukan,” tegasnya.

Faisal mengklaim, alat early warning system ini terdiri atas empat sensor yang dapat menangkap tanda-tanda datangnya bencana. Alat tersebut tidak menggunakan listrik dan hanya bergantung pada solar cell. Selain itu, alat ini juga tidak menggunakan sinyal, sehingga dalam keadaan apa pun masih dapat mengirimkan informasi ke komputer. ”Semua alatnya merupakan custom (dikerjakan secara lokal) kecuali komputer. Kami juga telah pasang sistem sirene di kantong-kantong masyarakat dan pusat informasi Jawa Tengah,” katanya. (fai/aro/ce1)