KAJEN-Meski hasil verifikasi Badan Akreditasi Nasional (BAN) untuk sekolah pengguna Kurikulum 2013 (K-13) belum keluar, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (P dan K) Kabupaten Pekalongan memutuskan semua sekolah menerapkan K-13. Hal itu dilakukan sebagai antisipasi diterapkannya K-13 secara serentak pada 2016 mendatang.

“Jika tidak mulai menggunakan dari sekarang, saat penerapan serentak skala nasional, dikhawatirkan timbul banyak masalah,” kata Kabid Dikdas Dindikbud Kabupaten Pekalongan, Rissa Sumarstyanto.

Penerapan K-13 di sekolah-sekolah tersebut, katanya, menyusul adanya kebijakan pemerintah yang memberikan kesempatan kepada sekolah di luar sekolah sasaran (menggunakan K-13), juga menerapkan K-13. “Total sekolah sasaran sebanyak 6.221 sekolah,” katanya.

Hal tersebut ditandai dengan Surat Edaran dari Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Direktur Jenderal Pendidikan Menengah Nomor 5685/C/KR/2014 dan 8014/D/KO/2014 tentang Sekolah yang Melaksanakan Kurikulum Tahun 2006 dan Kurikulum 2013.

“Kami sudah mengusulkan agar sekolah-sekolah tetap menggunakan kurikulum 2013. Bahkan semua sekolah di Kabupaten Pekalongan sudah kami usulkan ke pusat, agar tetap menggunakan Kurikulum 2013,” ungkapnya, kemarin.

Untuk menjadi pelaksana K-13, imbuhnya, sekolah harus lolos verifikasi dari BAN. Hasilnya diperkirakan baru diketahui Februari mendatang. “Sembari menunggu hasil tersebut, semua sekolah tetap menggunakan K-13,” katanya.

Bagi sekolah yang lolos verifikasi, otomatis akan menjadi pelaksana K-13. Sedangkan yang belum lolos, akan dilakukan pembinaan oleh Dinas Pendidikan Provinsi/Kabupaten/Kota, sebagaimana Pasal 3 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 160 tahun 2014 tentang Pemberlakukan Kurikulum Tahun 2006 dan Kurikulum 2013.

Rissa memaparkan, sebelum melaporkan kesiapan penerapan K-13 untuk sekolah-sekolah di Kabupaten Pekalongan, pihaknya telah mengundang semua UPT baik SD, SMP, SMA/SMK untuk menyikapi surat edaran tersebut. “Hasilnya disepakati menerapkan kembali K-13,” imbuhnya.

Rissa menilai, K-13 layak digunakan dalam pembelajaran di Indonesia. Meski begitu, memang terdapat kelemahan. Di antaranya adanya keterlambatan buku dan penilaian yang memusingkan para guru. (hil/ida)