Oleh: Masruhan Samsurie
Oleh: Masruhan Samsurie
Oleh: Masruhan Samsurie

Persoalan aset Pemprov Jateng dan mungkin aset pemerintah daerah lainnya terletak pada rendahnya sikap dedikatif para birokratnya. Para pejabat yang mempunyai banyak kelemahan, khususnya sumber daya manusia (SDM) dan profesionalitas, seringkali keok menghadapi kalangan pengusaha yang mempunyai sejumlah keunggulan khususnya uang, yang ini sekaligus menjadi titik lemah para pegawai negeri.

Menghadapi uang, acap kali para birokrat atau pemimpin menjadi sering tidak berdaya yang pada akhirnya kemudian terjadilah kesepakatan yang tentu saja menguntungkan pihak pengusaha, dan sudah barang pasti merugikan pihak pemerintah.

Kasus tanah Pusat Rekreasi Promosi Pembangunan (PRPP) yang kesepakatannya dulu dibuat semasa rezim Orba, tepatnya tahun 1987 yang dalam perjanjian antara Yayasan PRPP dengan pihak PT Indo Perkasa Usahatama (IPU) berlangsung selama 75 tahun. Di tengah perjalanan, sebagaimana tabiat pengusaha pada umumnya, mengeruk keuntungan berlipat, terjadilah persoalan antara Pemprov dengan PT IPU terhadap lahan seluas 237 hektare.

Siapa pun tahu bahwa lahan PRPP yang secara keseluruhan seluas 186 hektare kemudian menjadi 237 hektare yang terletak di pinggiran laut Semarang dan bersebelahan dengan bandara internasional Ahmad Yani merupakan tanah yang menurut bahasa kalangan pengusaha, sangat seksi untuk lahan bisnis. Pengusaha Trans Studio sebelum mendirikan usahanya di Bandung pernah tertarik untuk mendirikan Trans Studio di lahan PRPP tersebut.

Tidak hanya pengusaha dari dalam negeri, saya ketika masih menjadi Wakil Ketua Komisi C DPRD Jateng, yang membidangi pendapatan daerah, pernah menerima investor dari Australia dan Singapura. Mereka mempunyai pikiran sama, bahwa lahan PRPP merupakan lahan yang mempunyai prospek paling menguntungkan secara bisnis dibanding daerah lain di Jawa, di luar Jakarta. Pikiran ini tentu belum pernah ada pada 30 tahun lalu ketika kesepakatan itu dibuat antara pemprov dengan pengusaha.

Pengadilan kini menjadi tahap yang harus ditempuh pemprov atas gugatan PT IPU. Tidak tanggung-tanggung, PT IPU menghadirkan Prof Yusril Ihza Mahendra sebagai pembelanya. Ketika saya ditanya oleh wartawan soal pengacara yang mantan Menkumham itu, maka saya jawab: ”Apa yang perlu kita takuti dengan Prof Yusril kalau memang pemprov merasa benar dengan pemilikan bukti yang akurat?”.

Apresiasi saya berikan kepada Gubernur Jateng Ganjar Pranowo yang beberapa waktu lalu menghadiri sidang di Pengadilan Negeri atas perkara Pemprov vs PT IPU. Tentu kehadiran Gubernur tersebut sebagai bentuk pengabdian yang tinggi atas dedikasinya terhadap rakyat Jateng. Dan Insya Allah saya juga berencana bersama teman-teman Komisi A memberikan support moral untuk datang dalam sidang pada Rabu mendatang.

Setelah Gubernur menunjukkan jiwa kepemimpinannya yang patut kita hargai, saya berharap para birokrat yang konon merupakan abdi masyarakat perlu meningkatkan kadar perjuangannya untuk masyarakat. Dengan memanfaatkan spirit mewujudkan pemerintahan yang bersih dari korupsi yang akan terus menggelinding ini, mari pupuk terus semangat juang dan dedikasi untuk masyarakat dengan memperjuangkan aset pemprov dari ancaman pihak mana pun yang ingin mencari keuntungannya sendiri. Selamat berdedikasi. (*Ketua Komisi A DPRD Jateng, Ketua DPW PPP Jateng)