Diduga, Banyak EO Ngemplang Pajak Hiburan

127

UNGARAN-Beragam event hiburan yang digelar event organizer (EO) dan panitia hiburan di wilayah Kabupaten Semarang, diduga banyak penyimpangan. Bahkan, banyak yang tidak membayar pajak hiburan. Padahal sesuai aturan yang berlaku, seluruh event yang memungut dana dari masyarakat harus membayar pajak.

Menurut anggota Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Semarang, Bondan Marutohening, kegiatan showbiz (pertunjukan komersil) di Kabupaten Semarang harus dipantau dan diperketat pengawasannya. Terutama kegiatan hiburan, olahraga, dan pagelaran seni tradisional yang menarik pungutan dana tiket masuk.

“Ada kemungkinan terjadi penyelewengan pungutan pajak, karena sulit terpantau. Apalagi banyak kegiatan yang sifatnya insidentil, lebih sulit terpantau karena tidak rutin dilaksanakan,” katanya, Senin (12/1) kemarin.

Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Daerah (DPPKAD) Kabupaten Semarang semestinya mengecek ulang di lokasi kegiatan. Untuk menelisik, apakah pihak panitia sudah melaporkan rencana kegiatan dan jumlah tiket yang akan dijual. “Sebab, hal itu berkaitan dengan pajak yang masuk ke kas daerah,” tuturnya.

Dia menengarai, ada pegawai yang datang ke acara dengan dalih meminta uang pajak. Tetapi panitia hanya ngemel (memberi uang sekedarnya) dan uangnya tidak masuk ke kas daerah. “Jadi perlu memperketat pengawasan,” tandasnya.

Sementara itu, Kepala Bidang Pajak, DPPKAD Kabupaten Semarang, Aris Abadi mengatakan bahwa setiap kegiatan hiburan yang melakukan penjualan tiket, wajib membayar pajak yang dihitung sesuai kegiatannya. Misalnya, pertunjukan seni tradisional, ada pungutan pajak sebesar 10 persen dari penjualan tiket, hiburan musik dan lainnya sebesar 20 persen. Sedangkan pajak hiburan karaoke, pajaknya sebesar 35 persen.

“Panitia semestinya melapor, berapa harga tiket dan rencana berapa jumlah tiket yang akan dijual. Biasanya panitia membayar jaminan dulu dari perkiraan tiket yang terjual. Nanti setelah kegiatan selesai baru hitung-hitungan berapa tiket terjual dan berapa yang harus disetorkan,” tutur Aris.

Aris menambahkan bahwa potensi pendapatan dari sektor pajak hiburan lumayan banyak. Namun jarang ada event besar. Sekalipun ada, panitia penyelenggara tidak melaporkan penjualan tiketnya. Seperti live music di beberapa sekolah yang mengundang artis. Aris juga khawatir ada oknum yang memanfaatkan untuk mencari keuntungan pribadi. “Kami akan memperketat dalam memantau dan melakukan pengawasan,” katanya.

Seperti konser musik di sebuah sekolah di Ungaran, pihaknya akan mengecek lagi apakah panitianya sudah membayar pajak atau belum. Juga acara pacuan kuda di Tegalwaton, pihaknya belum mendapatkan laporan apakah memungut dana dari penjualan tiket atau tidak. “Nanti akan kami cek lagi kegiatannya seperti apa,” ungkap Aris. (tyo/ida)