BENAHI PENDIDIKAN -- Ketua Dewan Pendidikan Demak KH Abdullah Arief Cholil (kiri) didampingi anggotanya Abdul Hamid disela paparan evaluasi 2014 kemarin. (wahib pribadi)
 BENAHI PENDIDIKAN -- Ketua Dewan Pendidikan Demak KH Abdullah Arief Cholil (kiri) didampingi anggotanya Abdul Hamid disela paparan evaluasi 2014 kemarin. (wahib pribadi)

BENAHI PENDIDIKAN — Ketua Dewan Pendidikan Demak KH Abdullah Arief Cholil (kiri) didampingi anggotanya Abdul Hamid disela paparan evaluasi 2014 kemarin. (wahib pribadi)

DEMAK — Dewan Pendidikan Kabupaten Demak kini menjadi tumpuan masyarakat, dalam memajukan dunia pendidikan. Karena itu, kiprahnya selama ini patut diacungi jempol. Setidaknya terdapat empat isu besar yang menjadi perhatian serius. Yaitu, pemberdayaan komite sekolah, monitoring bantuan operasional sekolah (BOS), nguri-uri Bahasa Jawa serta melakukan pendataan opini masyarakat soal pendidikan.

Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Demak, KH Abdullah Arief Cholil menilai, keberadaan komite sekolah di setiap lembaga pendidikan masih ada kelemahan. Sebab, surat SK komite sekolah harus dari kepala sekolah (kasek). Dampaknya, komite sekolah secara umum tidak berdaya dan membuat keberadaanya tak ubahnya hanya menjadi tukang stempel kasek. “Jadi, idealnya komite sekolah tidak didekte kepala sekolah. Karena itu, kita lakukan pemberdayaan diantaranya melalui lokakarya,” katanya didampingi anggotanya, Abdul Hamid, disela paparan kinerja Dewan Pendidikan selama 2014 dikantornya, kemarin.

Supaya semua memahami komite sekolah, pihak terkait seperti yayasan sekolah, kasek dan UPTD Pendidikan tingkat kecamatan diberikan pemahaman dalam lokakarya tersebut. Pemberdayaan terhadap komite sekolah diperlukan lantaran setiap sekolah berbagai tingkatan memiliki komite, baik yang berada dibawah naungan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga (Disdikpora) maupun Kementerian Agama (Kemenag). “Perlu diketahui, bahwa komite sekolah itu mitra kerja sekolah. Komite menjadi bagian dari konsep manajemen pendidikan berbasis sekolah yang menjamin pelibatan stakeholders dalam mendukung proses pendidikan,” imbuhnya.

Dosen Unissula Semarang ini menambahkan, komite menjadi mitra satuan pendidikan yang dapat menyalurkan aspirasi masyarakat dalam melahirkan kebijakan operasional dan program pendidikan yang diharapkan. Selain itu, Dewan Pendidikan juga telah mengontrol atau memonitoring terhadap pelaksanaan dana BOS. “Secara umum, penggunaan BOS ini cukup baik, tapi dari sisi administrasi perlu ditingkatkan. Sebab, masih ada satu dua yang menyimpang meski tidak fatal,” tambahnya.

Soal minimnya penggunaan Bahas Jawa juga menjadi evaluasi Dewan Pendidikan. Melalui seminar Bahasa Jawa, Dewan Pendidikan berupaya menjadikan bahasa sebagai sarana pembinaan karakter dalam kurikulum 2013. Pakar Bahasa Jawa dilibatkan dalam seminar tersebut, seperti Yusro Edy Nugroho (Ketua Tim Penyusun Kurikulun Bahasa Jawa) dan Sucipto Hadi Purnomo (Praktisi dan Dosen Bahasa Jawa Unnes Semarang). “Kalau Bahasa Jawa tidak dihidupkan, maka anak-anak kita akan kehilangan bahasa Jawa. Istilahnya, anak-anak ilang Jawane. Kromo Inggil hilang tinggal bahasa Ngokonya. Padahal, bahasa Jawa ini mengandung makna filosofis sekaligus efektif dalam membentuk karakter anak,” tambahnya.

Anggota Dewan Pendidikan, Abdul Hamid mengatakan, Dewan Pendidikan Demak memiliki 11 anggota. Setiap anggota bertugas melakukan monitoring terhadap sekolah-sekolah tersebut. “Untuk itu, dari hasil evaluasi ini, sesuai peran Dewan Pendidikan salah satunya adalah mengontrol dalam rangka transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pendidikan di Demak,”ujar Abdul Hamid. (hib/fth)