MENYIMAK : Para kepala desa di Wonosobo mengikuti sosialisasi tentang penerapan Undang Undang Desa kemarin. (Sumali ibnu chamid/radar kedu)
MENYIMAK : Para kepala desa di Wonosobo mengikuti sosialisasi tentang penerapan Undang Undang Desa kemarin. (Sumali ibnu chamid/radar kedu)
MENYIMAK : Para kepala desa di Wonosobo mengikuti sosialisasi tentang penerapan Undang Undang Desa kemarin. (Sumali ibnu chamid/radar kedu)

WONOSOBO – Penerapan Undang-Undang Desa masih mengalami kendala, utamanya dengan besaran alokasi aggaran desa dari pemerintah pusat. Karena terjadi ketimpangan besaran penerimaan tiap desa, paling rendah bisa hanya mendapatkan Rp 10 juta per tahun dan paling tinggi mencapai Rp 700 juta per tahun.

“Untuk itu, hari ini (kemarin, Red) kami kumpulkan semua kades, karena ini menyangkut kebijakan dalam setahun,” kata Amin Suradi pelaksana tugas Kepala Bapermasdes, Wonosobo kemarin (12/1) di hadapan para kades.

Menurut Amin Suradi, berdasarkan PP No. 60 Tahun 2014 berisi tentang penjelasan undang-undang desa, bahwa dasar dalam penentuan besaran penerimaan dana desa, menitikberatkan pada tiga hal, meliputi jumlah penduduk, luas wilayah dan angka kemiskinan.

“Tentu jumlah penduduk dan luas wilayah tiap desa beda, namun porsinya cukup timpang,” ujarnya.
Untuk mongoordinasikan ini, pihaknya mengumpulkan semua kades kemarin. Selain memahami aturan tersebut, pihaknya juga menjelaskan mekanisme penggunaan anggaran hingga mempertanggungjawabkan penggunaan dana desa.
“Dari perencanaan, penggunaan anggaran dan laporan harus jelas dan tertib,” tuturnya.

Dikatakan, besaran dana desa Kabupaten Wonosobo 2015 sebesar Rp 32,2 miliar yang dialokasikan ke 260 desa. Bila menggunakan indikator-indikator dengan acuan PP tersebut, maka akan muncul desa dengan penerimaan terendah sebesar Rp 10.553.500 dan desa dengan penerimaan tertinggi sebesar Rp 717.566.900.

“Ketimpangan tersebut muncul, salah satunya karena pembagian seluruh porsi dana yang dilakukan menggunakan skema proporsional sesuai indikator, dan tidak ada porsi dana yang dibagikan secara merata,” jelasnya.

Kepada para peserta sosialisasi tersebut, Amin juga mengatakan bahwa upaya untuk mengurangi kesenjangan tersebut dapat dilakukan dengan menggunakan perhitungan pembagian ADD seperti yang telah dilakukan Pemkab selama ini.

“Demi terwujudnya keadilan dan pemerataan, perhitungan pembagian ADD secara merata dan proporsional, sebagai salah satu alternatif yang dapat ditempuh,” ungkapnya.

Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa Retno Eko Syfariati mengatakan, pembagian menggunakan rumus, 50 : 50, 60 : 40, atau 70 : 30. Maksud persentase tersebut, menurut Retno adalah dana dibagi dulu 50 persen, 60 persen atau 70 persen untuk dialokasikan secara merata ke semua desa. Sisanya baru menggunakan indikator yang disyaratkan pemerintah dalam PP Nomor 60.

Bupati Wonosobo Kholiq Arif meminta para kades agar tak sekadar fokus pada besaran dana yang akan diterima. Karena Pemerintah Kabupaten Wonosobo, berupaya untuk mendorong desa agar lebih inovatif dan kreatif dalam menyusun RPJMDes berbasis potensi dan aset yang dimiliki.

“Karena itu, pemerintah desa diharapkan bisa melibatkan seluruh elemen masyarakat ketika menyusun rencana pembangunan jangka menengah di 2 desa, yaitu Lengkong Kecamatan Garung dan Keseneng, Mojotengah,” ujarnya.

Menurut Kholiq, RPJMdes di dua desa itu, layak untuk dijadikan contoh dan model desa yang telah memiliki konsep jelas pembangunan desa masa depan. Kedua desa yang ditunjuk sebagai pilot project pembangunan desa berbasis peta apresiatif dan potensi.
“Dua desa ini siap mengalokasikan dana seberapapun besarnya dengan penuh tanggung jawab,” tandasnya. (ali/lis)