Pedagang Selalu Jadi Korban

155

SEKRETARIS Paguyuban Pedagang dan Jasa Pasar Kanjengan Blok C dan D Winarto mengakui, jika sampai sekarang belum ada kesepakatan antara pedagang dengan Pemkot Semarang.

”Belum ada perkembangannya, Mas. Pertemuan terakhir dengan pemerintah Kota Semarang sekitar 26 November 2014 lalu tidak ada titik temu,” ungkapnya kepada Radar Semarang.

Padahal dalam pertemuan dengan Sekda Adi Tri Hananto tersebut, lanjut Winarto, ia bersama pedagang Kanjengan lainnya ingin secepatnya mendapatkan kepastian tentang kelanjutan sengketa pasar dengan luas sekitar 1.800 hektare tersebut. Jika memang pihak Pemkot Semarang menawarkan relokasi, mereka berharap tidak jauh dari lokasi asal.

”Pasar Johar dan Kanjengan itu satu paket. Jika belanja sayur di Johar, dapat membeli buah sekalian di Kanjengan,” terangnya.

Winarto menegaskan, sebenarnya para pedagang mau saja dipindah untuk sementara waktu. Ketika blok C dipugar dan diperbaiki, mereka dapat pindah ke blok D. Begitu juga sebaliknya. Namun dari pemerintah justru menawarkan untuk dipindah ke Pasar Dargo.

”Para pedagang tentu tidak mau karena hal itu dapat mematikan usaha mereka. Harapannya, tetap seperti semula meskipun digeser ke utara dan selatan,” katanya sambil menegaskan bahwa pedagang mulai blok A-F juga mendukungnya.

Ditambahkan, jika melihat geliat pasar pada siang hari tentu memang agak terlihat sepi. Namun jika pada malam hari akan terasa beda. Sebab, para pedagang mulai berdatangan sekitar pukul 20.00 dan puncaknya pada pukul 02.00 hingga 08.00. ”Mungkin pada siang hari hanya ada sekitar 100 pedagang di blok C dan D, tapi malamnya bisa mencapai 700 pedagang,” terangnya.

Hal yang tak jauh beda juga diungkapkan Abdullah, 40, salah satu pedagang buah di kawasan tersebut. Akibat adanya sengketa antara pemkot dan PT Pagar Gunung Kencana (PGK) selaku perusahaan pemilik bangunan pasar, para pedagang yang menjadi korbannya. ”Tanpa adanya pemberitahuan, kami diminta untuk meninggalkan lokasi tanpa ada kompensasi yang jelas. Kasihan nanti anak cucu kami,” katanya.

Abdullah mengakui, jika sejak sengketa itu dimenangkan oleh pemkot, mereka tidak lagi membayar retribusi. Sebab, PT PGK sudah tidak lagi mempunyai hak atas lahan tersebut. Begitu juga pihak pemerintah juga tidak menarik retribusi karena bukan bagian dari lahan yang dikelola Dinas Pasar.

”Telah berkali-kali dilakukan perundingan. Bahkan pernah juga difasilitasi Komnas HAM melalui bantuan LBH Semarang, namun belum juga mendapatkan hasil,” ucapnya. (fai/aro/ce1)