JADI SENGKETA: Pasar Kanjengan Blok C dan D yang bulan ini rencananya dibongkar. (NURCHAMIM/RADAR SEMARANG)
JADI SENGKETA: Pasar Kanjengan Blok C dan D yang bulan ini rencananya dibongkar. (NURCHAMIM/RADAR SEMARANG)
JADI SENGKETA: Pasar Kanjengan Blok C dan D yang bulan ini rencananya dibongkar. (NURCHAMIM/RADAR SEMARANG)

PURWODINATAN – Pasar Kanjengan terus menjadi polemik. Sudah hampir 10 tahun, pasar di belakang Pasar Johar ini menjadi sengketa. Perkembangkan terbaru, PT Pagar Gunung Kencana (PGK) selaku pemilik bangunan Pasar Kanjengan yang berdiri di atas lahan Pemkot Semarang bakal segera membongkarnya. Hal itu dilakukan setelah PGK mendapat Surat Peringatan (SP) ketiga dari Pemkot Semarang.

Kuasa Hukum PT Pagar Gunung Kencana, Krisworo, menyatakan, dalam waktu dekat ini pihaknya akan secepatnya melakukan pembongkaran Pasar Kanjengan Blok C dan D. Pasalnya, pemkot sudah melayangkan surat teguran kali ketiga.

”Bulan ini (Januari) Pasar Kanjengan akan dibongkar. Surat sudah turun. Saya juga akan memberikan ini ke Polrestabes Semarang,” ungkapnya kepada Radar Semarang, Minggu (11/1) kemarin.

Dikatakan, sebelumnya rencana pembongkaran bangunan Pasar Kanjengan selalu mendapat penolakan dari pedagang. Bahkan sengketa Pasar Kanjengan ini sampai ke pengadilan.

”Permasalahan ini juga sudah sampai ke pengadilan. Pengadilan memutuskan bangunan pasar harus dibongkar. Saat pedagang menggugat kami dan pemkot, PN menolaknya. Pihak pedagang juga tidak melakukan banding maupun kasasi. Surat peringatan dari pemkot sudah tiga kali kami terima, sehingga kami akan segera melakukan pembongkaran,” katanya.

Kabag Hukum Pemkot Semarang, Abdul Haris menjelaskan, kewenangan untuk melakukan pembongkaran Pasar Kanjengan di blok C dan D ada di tangan PT Pagar Gunung Kencana. Hanya saja, sebelum melakukan pembongkaran terlebih dahulu dilakukan sosialisasi kepada para pedagang.

”Sebelumnya PT Pagar Gunung Kencana telah memohon kepada pemkot terkait hal itu. Tapi kewenangan pembongkaran atau yang mengeksekusi tetap harus dari PT Pagar Gunung Kencana. Harapan kami, pembongkaran nantinya harus dilakukan dengan cara yang tertib,” harapnya.

Kepala Dinas Pasar Kota Semarang, Trijoto Sardjoko, menjelaskan, kalau persoalan hukum Pasar Kanjengan yang menangani Bagian Hukum Pemkot Semarang. Sedangkan Dinas Pasar hanya membantu mencarikan tempat relokasi pedagang apabila nantinya bangunan tersebut dibongkar.

”Kalau kami kan hanya mencarikan solusi tempat saja. Rencana dulunya akan direlokasi di Pasar Johar lantai 4, Bubakan, dan Pasar Dargo. Namun dari pedagang tetap menolak untuk dipindah. Bahkan hingga sekarang ini,” terangnya.

Pihaknya menjelasakan, para pedagang yang menempati Pasar Kanjengan dulunya menyewa PT Pagar Gunung Kencana. Pasalnya bangunan itu didirikan di atas lahan Pemkot Semarang dengan cara menyewa.

”Jadi masa sewa itu habis sejak 2008, harusnya yang melakukan eksekusi itu PT Pagar Gunung Kencana. Tapi pedagang menolak dipindah. Sehinga bersama pemkot mencari solusi terkait hal itu,” paparnya.

Menanggapi hal tersebut, anggota Komisi B DPRD Kota Semarang, Danur Respriyanto mengatakan, sengketa Pasar Kanjengan antara pedagang, PT Pagar Gunung Kencana dan pemkot sudah diputuskan pengadilan. Yakni, bangunan pasar harus dibongkar. Karena itu, pihaknya mengimbau para pedagang tetap menghormati hasil keputusan tersebut.

”Memang PT Pagar Gunung Kencana akan melakukan pembongkaran setelah adanya keputusan itu. Tapi yang kami harapkan, para pedagang diperhatikan dengan menyediakan tempat relokasi yang layak. Sebab, para pedagang khawatir nantinya mendapatkan tempat relokasi yang sepi pembeli,” ujarnya.

Ketua Paguyuban Pedagang Jasa Pasar (PPJP) Kanjengan, Maryanto, mengeluhkan kenapa Pasar Kanjengan yang terdiri atas 6 blok, yakni blok A hingga F namun yang dijadikan permasalahan hanya blok C dan D. Menurutnya, sejak awal berdirinya pasar tersebut, para pedagang di semua blok sama-sama menyewa.

”Sekitar tahun 1973 semua pedagang menyewa bangunan ini mulai blok A hingga F kepada PT Pagar Gunung Kencana. Masa sewa habis 2006. Anehnya, pada blok A, B, dan F sudah menjadi hak guna bangunan. Tapi di blok C dan D tidak. Bahkan malah menjadi persoalan bangunan itu mau dibongkar dan pedagang dipindah, ada apa ini?” katanya setengah bertanya.

Terpisah, kuasa hukum pedagang Pasar Kanjengan, Slamet Hariyanto dari Kantor LBH Semarang mengatakan, jika hingga kini kasus Pasar Kanjengan belum menemui titik temu. Satu sisi Pemkot Semarang menginginkan para pedagang dilokasi, namun para pedagang sendiri bersikeras bertahan di sana.

”Untuk status hukumnya masih dalam tahap menunggu putusan kasasi. Sehingga perkara ini belum juga memiliki kekuatan hukum tetap atau masih status quo,” ungkapnya seraya mengingat terakhir mengajukan kasasi pada 2013.

Slamet menceritakan, kasus ini bermula sekitar 2006 ketika waktu itu ada perkara gugat menggugat antara Pemkot Semarang dan PT Pagar Gunung Kencana. Anehnya dalam sengketa itu para pedagang tidak dilibatkan selama proses hukum berlangsung. ”Tiba-tiba dipaksa meninggalkan tempat lantaran hendak dieksekusi. Akhirnya terjadi negosiasi yang alot,” jelasnya.

Lantaran tidak membuahkan hasil, para pedagang kemudian menempuh jalur hukum. Mereka kemudian menggugat kedua pihak karena melakukan eksekusi tanpa pemberitahuan. Gugatan tersebut diketahui tidak diterima pada pengadilan tingkat pertama di PN Semarang. Begitu juga pada tingkat banding di Pengadilan Tinggi yang memutuskan menguatkan putusan PN Semarang. Hingga akhirnya diajukan kasasi di tingkat Mahkamah Agung. ”Gugatan kami itu tidak dapat diterima, bukan berarti ditolak,” tegasnya.

Mewakili para pedagang, Slamet tetap bersikukuh menolak eksekusi dan tetap menghuni tempat tersebut. Meski sempat mencuat wacana relokasi oleh Pemkot Semarang di tempat lain, namun para pedagang tidak berkeinginan atas hal itu. Sebab, dikhwatirkan akan mematikan usaha pedagang. ”Sebenarnya mau direlokasi asalkan di tempat yang representatif, yaitu masih di sekitar kawasan tersebut,” katanya.

Slamet menambahkan, jumlah pedagang yang menempati kios di blok C dan D sebanyak 67 orang. Namun di luar itu, jumlah pedagang mencapai 800 orang yang tidak menempati kios. Rata-rata pedagang sudah menyewa kios di pasar tersebut selama kurang lebih 40 tahun.

Menurutnya, dalam kasus ini jangan melihat jumlah dari kios yang ada namun dari jumlah penerima manfaat. ”Misalnya tukang becak, juru parkir, kuli panggul dan lain sebagainya,” jelasnya.

Terkait tidak dilakukan penarikan retribusi oleh Dinas Pasar terhadap para pedagang sejak 2011, Slamet menegaskan hal itu bukan hal yang menguntungkan atau merugikan bagi pedagang. Sebab, status lahan tersebut masih belum jelas siapa yang menjadi pemiliknya.

”Kami berharap baik pemerintah maupun PT PGK untuk tidak tergesa-gesa melakukan eksekusi secara sepihak. Biarlah proses hukum ini berjalan. Masing-masing pihak harus menghormati proses hukum yang ada,” terangnya.

Secara khusus, Slamet juga meminta Wali Kota Hendrar Prihadi sebagai pihak yang mempunyai keputusan untuk mempertimbangkan kepentingan para pedagang. Yakni, tetap membiarkan para pedagang menempati lokasi tersebut sepanjang belum ada kejelasan tentang rencana mau diapakan Pasar Kanjengan tersebut.

”Saya melihat dari Pemkot Semarang saat ini belum memiliki konsep yang jelas mau dibuat apa dan siapa yang akan membangunnya. Kami juga butuh kejelasan penggunaan dari Pasar Kanjengan itu seperti apa agar kami tidak merasa diombang-ambingkan,” ujarnya sembari berharap wali kota harus memiliki visioner yang jelas dalam hal penataan Pasar Kanjengan. (mha/fai/aro/ce1)