Minta Mobdin Dibranding

181

SALATIGA – Sejumlah elemen masyarakat menyoroti tajam pengadaan mobil dinas (mobdin) baru sebagai kendaraan operasional para pejabat Pemkot Salatiga. Mereka khawatir akan ada penyalahgunaan fungsi mobdin yang nilainya diatas seratus juta itu.

Salah satu aktifis Salatiga, Yakub Adi Krisanto mengusulkan, agar semua mobil dinas milik Pemkot Salatiga diberikan branding. Mulai dari kap mobil atau kaca depan serta disamping kanan dan kiri badan mobil. “Pemasangan dilakukan dengan ukuran yang proporsional sehingga tidak mengganggu estetika mobil,” jelas Yakub saat ditemui wartawan, kemarin siang.

Usulan tersebut diungkapkan melihat sikap masyarakat yang cenderung negatif terhadap penggunaan mobil dinas itu. Terlebih, ada diantaranya yang mengubah mobil dinas dengan menggunakan plat hitam. Dan menurut Yakub, masyarakat sudah jamak mengetahui polah seperti itu namun sudah apatis.

Sementara itu, Wali Kota Yuliyanto saat dikonfirmasi mengenai usulan tersebut mengaku sependapat. Hanya saja, orang nomor satu di pemerintahan Salatiga itu mengaku akan membahasnya. “Siap, itu merupakan masukkan yang bagus,” terang Yuliyanto saat dihubungi melalui telepon pribadinya.

Kabag Humas Setda Adi Setiarso menambahkan, usulan tersebut sangat bagus dan seharusnya bisa dilakukan. “Coba nanti kita bicarakan agar dapat menjadi kebijakan dan dapat dilaksanakan. Intinya kalau untuk kebaikan dan bermanfaat mengapa tidak dilakukan,” terang Adi Setiarso, kepada Radar Semarang.

Sebagaimana diketahui, akhir tahun 2014 ini, Pemkot Salatiga memborong 30 puluhan unit mobil baru berbagai tipe. Total anggaran yang digunakan untuk pengadaan ini sekitar Rp 7 miliar. Pemkot berdalih, mobil digunakan untuk mengganti mobil yang telah tidak layak.

Mobil yang dibeli antara lain adalah lima unit Toyota Innova, sembilan unit Suzuki Ertiga, lima unit Toyota Rush, tujuh Toyota Avanza serta satu unit Toyota Hiace, satu unit bak terbuka, satu unit mobil double cabin, serta satu mobil boks.

Kepala DPPKAD Fakhuroji saat dikonfirmasi menuturkan, pengadaan kendaraan operasional untuk pelayanan beberapa SKPD. “Anggarannya kita sesuaikan dengan kemampuan Pemkot untuk itu,” jelas Fakhurroji melalui pesan singkat di telepon pribadinya. Disinggung mengenai operasional dewan, dia menjelaskan jika mobil digunakan untuk alat kelengkapan dewan (AKD). Dan penggunakan menggunakan sistem bon pinjam dimana kerusakan menjadi tanggung jawab pemegang mobil. (sas/zal)