Siti Nurmarkesi Nilai JPU Salah

111
BELA DIRI: Mantan Bupati Kendal Siti Nurmarkesi dalam sidang lanjutan pembacaan nota pembelaan atau pledoi dari pihak terdakwa dan penasihat hukumnya di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Semarang, Kamis (8/1). (AHMAD FAISHOL/RADAR SEMARANG)
BELA DIRI: Mantan Bupati Kendal Siti Nurmarkesi dalam sidang lanjutan pembacaan nota pembelaan atau pledoi dari pihak terdakwa dan penasihat hukumnya di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Semarang, Kamis (8/1). (AHMAD FAISHOL/RADAR SEMARANG)
BELA DIRI: Mantan Bupati Kendal Siti Nurmarkesi dalam sidang lanjutan pembacaan nota pembelaan atau pledoi dari pihak terdakwa dan penasihat hukumnya di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Semarang, Kamis (8/1). (AHMAD FAISHOL/RADAR SEMARANG)

MANYARAN – Mantan Bupati Kendal Siti Nurmarkesi menegaskan bahwa penyalahgunaan wewenang sebagaimana dituduhkan Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada Kejaksaan Negeri (Kejari) Kendal adalah tidak benar dan tidak mendasar. Atas hal itu, ia menilai jika dalam perkara ini, JPU telah berbuat salah.

Hal itu diungkapkan Nurmarkesi sebagai terdakwa dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi penyaluran dana bantuan sosial (bansos) keagamaan Kabupaten Kendal 2010 sekitar Rp 1,3 miliar, dalam sidang lanjutan atas perkaranya yang digelar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Semarang, Kamis (8/1). Sidang beragenda pembacaan nota pembelaan atau pledoi dari pihak terdakwa dan penasihat hukumnya.

Di hadapan majelis hakim yang diketuai Gatot Susanto, Nurmarkesi mengungkapkan bahwa kegiatan bansos menjadi tanggung jawab dari SKPD terkait. Dalam hal ini adalah Bagian Kesejahteraan Rakyat (Kesra). Dalam pencairan dana tersebut, tidak perlu memberitahu dan meminta persetujuan dirinya selaku bupati.

”Pemberian bantuan saat kunjungan kerja, merupakan hal rutin yang diagendakan SKPD. Saya hanya menyerahkan, karena semua diatur SKPD dan Bagian Kesra. Tidak ada perintah pencairan dan pemberian dari saya,” tegasnya menyatakan bahwa tidak ada saksi maupun bukti atas dakwaan tersebut.

Ditambahkan dia, terkait bantuan yang ia serahkan pada Januari hingga Februari 2010 sebelum APBD disahkan, ia mengaku baru mengetahui pada saat dimintai keterangan di Kejari Kendal. Keterangan itu yang kemudian dikaitkan oleh JPU dengan dana bansos.

”Padahal fakta di persidangan, saksi Abdurrahman (terpidana dalam kasus yang sama) menyatakan atas inisiatif pribadi tanpa pemberitahuan dan permintaan persetujuan dari saya,” imbuhnya.

Terhadap tuduhan JPU tentang adanya unsur kesengajaan oleh terdakwa sehingga mendapatkan keuntungan atau menguntungkan orang lain, Nurmarkesi dengan tegas membantahnya. Menurutnya, dana tersebut telah diberikan kepada orang, badan, atau lembaga yang berhak menerima sesuai peruntukannya. ”Oleh sebab itu, unsur merugikan negara sebesar Rp 1,2 miliar sangat tidak benar dan tidak berdasar,” tegasnya.

Sementara itu, kuasa hukum terdakwa Arif Nurochman Sulistyo dalam pledoinya menyatakan bahwa dari fakta persidangan menunjukkan tidak ada tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan menyalahgunakan kewenangan terdakwa sesuai Pasal 3 Undang-Undang korupsi jo Pasal 55 ayat 1 kesatu KUHP. Pendapat tersebut diperkuat saksi ahli Prof Yusril Ihza Mahendra dan Prof Edward Omar Sharif Hariej yang menyatakan selama tidak memuat sanksi pidana, maka jika terjadi pelanggaran terhadap peraturan bukan sebagai tindak pidana atau tidak dapat dipidana.

”Terdakwa Siti Nurmarkesi tidaklah harus dipidana karena hanya pelaksana tugas administratif. Terdakwa hanya percaya terhadap produk administratif pejabat administrasi lain, lalu menandatangani setelah tim pengkaji menyetujuinya,” ungkapnya.

Arif juga mengungkapkan bahwa telah terjadi ketidakberesan pada penanganan kasus yang menjerat kliennya. Pertama, terdakwa ditetapkan dan diperiksa sebagai tersangka paling awal sebelum para saksi diperiksa. Kedua, perubahan jeratan pasal antara saat penetapan tersangka yakni dijerat Pasal 3 dengan pelimpahan penuntutan yang kemudian diubah Pasal 2.
”Menurut saksi ahli, hal itu tidaklah wajar. Menetapkan tersangka tanpa bukti permulaan. Kasus serupa juga terjadi dalam perkara Sisminbakum dengan terdakwa Romli Atmasasmita yang akhirnya dibebaskan Mahkamah Agung,” imbuhnya.

Seperti diketahui, pada persidangan sebelumnya mantan orang nomor satu di Kabupaten Kendal itu dituntut pidana penjara selama 6 tahun. Selain itu, ia juga dituntut membayar denda sebesar Rp 100 juta subsider 3 bulan kurungan. Selain dua pidana tersebut, JPU juga menuntut yang bersangkutan membayar uang pengganti (UP) kerugian negara sebesar Rp 1.274.260.000.

Jika dalam waktu satu bulan UP tersebut tidak dapat dibayarkan, maka harta kekayaan terdakwa akan disita untuk kemudian dilelang untuk membayarnya. Jika harta kekayaannya tidak cukup, maka diganti dengan pidana penjara selama satu tahun. JPU menilai terdakwa terbukti bersalah bersalah melakukan tindak pidana korupsi melanggar pasal 3 jo pasal 18 UU Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dan diganti menjadi UU Nomor 20 tahun 2001 jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP. (fai/ida/ce1)