DIANGGAP LAMBAN : Ketua FKRMD Rifai memberikan kado spesial awal tahun berupa keong kepada Kajari Demak Nur Asiyah SH di sela audiensi di Kantor Kejaksaan, kemarin. (Wahib pribadi/radar semarang)
DIANGGAP LAMBAN : Ketua FKRMD Rifai memberikan kado spesial awal tahun berupa keong kepada Kajari Demak Nur Asiyah SH di sela audiensi di Kantor Kejaksaan, kemarin. (Wahib pribadi/radar semarang)
DIANGGAP LAMBAN : Ketua FKRMD Rifai memberikan kado spesial awal tahun berupa keong kepada Kajari Demak Nur Asiyah SH di sela audiensi di Kantor Kejaksaan, kemarin. (Wahib pribadi/radar semarang)

DEMAK- Kasus dugaan korupsi dana bedah rumah dari Kementerian Perumahan Rakyat (Kemenpera) untuk warga miskin di wilayah Kecamatan Sayung kini menjadi prioritas penanganan Kejaksaan Negeri (Kejari) Demak pada 2015. Bahkan, kejaksaan telah meningkatkan kasus tersebut dari penyelidikan menjadi penyidikan.

Ini setelah mengetahui bahwa dana tersebut ada yang dipakai pelaku untuk pergi haji dan umroh ramai-ramai. Karena itu, sudah ada dua tersangka yang segera ditetapkan. Kajari Demak Nur Asiyah SH mengungkapkan, terkait kasus itu pihaknya telah melengkapi dengan dua berkas perkara. “Ada dua berkas untuk dua tersangka. Bisa juga nanti termasuk untuk kawan-kawan mereka,” ungkap Kajari Asiyah didampingi Kasi Intel Kejari Agung SH di sela audiensi dengan para aktivis Forum Komunikasi Rakyat dan Mahasiswa Demak (FKRMD) di Kantor Kejaksaan, kemarin.

Menurut Kajari, pihaknya akan mendalami kasus bedah rumah tersebut. Sebab, pihak yang terlibat dinilai sudah keterlaluan. Mereka diduga menggunakan dana tersebut untuk ibadah haji dan umroh. Padahal, dana itu untuk perbaikan rumah warga miskin. “Ini tidak hanya untuk Kecamatan Sayung saja, namun kita kembangkan lagi untuk semua kecamatan yang menerima bantuan tersebut. Kita sisir semua kecamatan. Nilainya ratusan juta. Jangan berani-beranilah mengurangi hak mereka (warga miskin),” katanya.

Tak hanya untuk haji dan umroh, dana bedah rumah itu juga disinyalir untuk uang pengamanan, termasuk diduga diberikan ke aparat. “Kalau nanti ditemukan ada aparat yang terlibat, semua akan kena. Kita tidak pilih kasih. Sebab, yang diamankan pekerjaan mereka,” ujar Kajari. Menurutnya, ada indikasi rumah yang dibedah hanya diberi beberapa sak semen dan lainnya. Setelah itu difoto sedemikian rupa. Agar merasa aman, mereka diduga ada uang pengamanan.

Seperti diketahui, Kemenpera sebelumnya memberikan bantuan bedah rumah untuk 2 ribu rumah warga miskin, termasuk di Kecamatan Sayung. Namun, dalam pelaksanaannya diduga banyak yang dipotong. Akibatnya, yang dirugikan warga miskin dan negara.

Selain bedah rumah, kejaksaan juga melakukan penyelidikan kasus dugaan pemotongan dana bantuan untuk keluarga tidak sejahtera. Dana bantuan sebesar Rp 300 ribu per orang itu diduga dipotong sebesar Rp 100 ribu per orang. Apalagi, ada juga yang tidak tepat sasaran. Yakni orang yang sebetulnya mampu namun karena dekat dengan kades atau perangkat mereka juga menerima. “Kita tinggal mengalikan Rp 100 ribu kali Rp 2 ribu saja sudah berapa? Sudah Rp 200 jutaan,” kata Kajari.

Banyak dana bantuan lain yang juga menjadi sorotan kejaksaan, termasuk bantuan untuk dana pendidikan. “Dana untuk pendidikan ini luar biasa besarnya mencapai triliunan. Kita awasi juga,” jelasnya. Kajari Asiyah juga memastikan akan terus memburu salah satu terdakwa BPR BKK Wonosalam yang kini melarikan diri (DPO).

Ketua FKRMD, Rifai mengatakan, pihaknya berharap kejaksaan memiliki target penanganan kasus korupsi dan tidak semata limpahan dari penyidik Polres Demak saja. “Kita ingin ada skala prioritas,” katanya. Rifai lantas mencontohkan soal penanganan kasus korupsi BPR BKK Wonosalam yang hingga kini hanya menyentuh jajaran manajemen BKK Wonosalam saja. Padahal, kata dia, ada dewan pengawas dari pemkab dan provinsi Jateng serta direksi yang lainnya. “Sebetulnya, kasus BPR BKK Wonosalam ini sistemik. Pelaku mampu membobol uang kredit senilai Rp 6 miliar. Namun, yang kena hanya jajaran manajemen internal saja,” kata dia.

Dalam audiensi tersebut, FKRMD sempat memberikan kado bagi kejaksaan. Kado berupa keong dan bekicot tersebut diberikan langsung kepada Kajari Nur Asiyah SH. Menurut Rifai, kado itu bermakna bahwa kejaksaan sejauh ini masih kurang kencang dalam menangani kasus korupsi di Demak. “Kita berharap, pada 2015 ini akan lebih baik lagi,” harap dia. (hib/ric)