Saksi Ahli Ringankan Iqbal

132

SEMARANG – Sekretaris DPD I Partai Golkar Jawa Tengah Iqbal Wibisono tampaknya dapat sedikit tersenyum lega. Sebab, terdakwa kasus dugaan korupsi dana bantuan sosial (bansos) Pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk Pemerintah Kabupaten Wonosobo tahun 2008 itu mendapat pembelaan dari guru besar Universitas Nusa Cendana Kupang NTT, Prof Bernard L Tayan yang dihadirkan sebagai saksi ahli di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Semarang, Rabu (7/1).

Di hadapan majelis hakim yang diketuai Hastopo, Bernard mengungkapkan bahwa pada dasarnya keberadaan aparat penegak hukum untuk menjamin proses peradilan yang benar. Mereka bertugas untuk mengontrol agar tidak banyak terjadi kejahatan dengan cara memberi hukuman yang setimpal terhadap pelaku kejahatan. “Meski begitu, dalam pelaksanannya mereka juga harus memenuhi hak-hak terdakwa. Di antaranya hak untuk didengar, membuktikan dan dibela, serta hak mendapatkan hukuman yang fair,” terang guru besar bidang teori dan filsafat hukum ini.

Begitu juga adanya undang-undang tipikor, lanjut Bernard, adalah untuk mengembalikan keuangan negara yang telah dikorupsi dan menyelamatkan ekonomi negara. Selain itu, untuk memberi efek jera terhadap pelaku dan memberi pesan kepada publik agar tidak melakukan serupa. “Dalam hal ini, semakin besar kerugian negara yang timbul maka semakin besar tingkat hukumannya. Begitu juga sebaliknya,” imbuhnya.

Disinggung mengenai keadaan di mana terdakwa menerima sejumlah uang dari hasil korupsi yang dilakukan oleh orang lain, Bernard menjelaskan, yang bersangkutan tidak bisa dijerat pidana. Apalagi ketika itu terdakwa tidak mengetahuinya dan langsung mengembalikan seketika tahu hal tersebut. Menurutnya, dalam hal ini terdakwa sebagai pihak yang terperangkap melakukan korupsi.

“Jika hal itu masuk pidana, tentu apa yang dilakukan oleh para dosen di perguruan tinggi yang mengajukan proposal penelitian kepada kementerian pendidikan akan masuk penjara juga. Sebab, mereka harus membuat anggaran fiktif untuk mendapatkan dana penelitian,” terangnya menjawab pertanyaan penasihat hukum terdakwa Teodorus Yosep Parera.

Ditegaskan, saat ini telah terjadi pergeseran dalam kriminologi. Dalam teori klasik orang yang melakukan kejahatan sangat rasional mendapatkan hukuman. Namun dalam teori modern, hukumannya adalah untuk membenahi kerusakan karena kejahatan itu disebabkan lingkungan. Bahkan dalam teori klasik, tujuan penghukuman adalah untuk mengoreksi kebijakan atau sistem yang tidak rasional yang diciptakan oleh penguasa.

Hal yang tak jauh beda juga diungkapkan ahli hukum pidana Universitas Nusa Cendana Kupang NTT, Samuel F Lena. Ia membenarkan jika pengembalian kerugian negara tidak menghapus pidana. Namun jika pengembalian itu dilakukan sebelum proses penyidikan, maka menjadi hal yang dapat meringankan hukuman. Apalagi ketika terdakwa tidak mengetahui dan tidak mempunyai niat melakukan korupsi. “Unsur kesalahan itu mengetahui dan mengendaki. Jika keduanya tidak terpenuhi maka tidak dapat dijerat pidana,” terangnya.

Terhadap keterangan saksi ahli, penasihat hukum terdakwa Teodorus Yosep Parera mengaku optimistis jika kliennya tidak bersalah. Menurutnya, terdakwa sama sekali tidak mengetahui asal uang yang diberikan oleh Gatot Sumarlan (terpidana dalam kasus yang sama). “Bahkan setelah mengetahuinya uang tersebut langsung dikembalikan kepada yang bersangkutan,” ujarnya menegaskan bahwa terdakwa tidak pernah meminta sejumlah uang. (fai/ton)