MAGELANG— Bisnis properti terus menjamur. Melihat peluang besar, banyak pengembang yang menginginkan keuntungan tinggi, dengan tak berbadan hukum.

Hal itu disampaikan oleh Sekretaris DPD Real Estate Indonesia (REI) Komisariat Magelang-Kedu, P Diah Wulandari. Ia menyayangkan beberapa pengembang nakal. Imbasnya, dapat merugikan para pengembang yang sudah berbadan hukum.

“Yang dirugikan adalah kami (pengembang, Red) yang sudah ikut organisasi, entah REI maupun yang sudah ikut Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi). Yang pasti, merusak pasar yang sudah berbadan hukum,” ucap perempuan yang intim disapa Wulan itu, kemarin.

Perempuan 39 tahun itu menjelaskan, ada perbedaan yang menonjol pada perumahan yang sudah berbadan hukum dan yang belum. Paling menonjol, soal legalitas hunian, lalu harga tiap unit.

“Kalau sudah berbadan hukum, pasti surat-suratnya lengkap. Namun, harganya lebih tinggi dibandingkan dengan unit sama yang belum berbadan hukum, karena perizinannya sangat banyak dan biayanya juga cukup mahal. Itulah yang menyebabkan rusaknya pasar. Unitnya sama, tapi harganya beda,” akunya.

Diah melanjutkan, “Biasanya, alasan pengembang tak masuk organisasi atau berbadan hukum, karena untuk mengejar profit yang lebih besar.”

Padahal, menurut pengelola PT Pelataran Tidar Mas tersebut, ada banyak keuntungan pengembang masuk dalam sebuah organisasi. Dipastikan yang masuk ke dalamnya telah berbadan hukum.

“Sekarang ini, pengembang sulit mengajukan izin, karena belum ikut organisasi. Karena itulah, kami sangat berharap pengembang bisa masuk dan ikut dalam organisasi apapun.”

Dengan bergabungnya para pengembang, maka akan menguatkan citra para pengembang di mata konsumen. Mereka akan merasa nyaman dalam membeli perumahan. Selain itu, bisnis properti akan terus menggeliat.

Masih kata Wulan, konsumen memiliki hak untuk menanyakan legalitas proyek yang akan dibeli kepada pengembang. Meliputi izin mendirikan bangunan (IMB), sertifikat legalitas prinsip, lokasi, dan sebagainya.

“Kalau hal itu tidak ada, meski sudah membeli rumah secara cash atau lunas, apa yang buat pengakuan rumah?” jelasnya. (put/isk)