”Jangan kemudian menyalahi atau keluar jalur kompetensi, agar kinerja tetap maksimal. Pasti kami tetap mempertimbangkan kompetensinya” Kepala Badan Kepegawaian (BKD) Jateng, Suko Mardiono

GUBERNURAN – Rencana mutasi jabatan di lingkungan Pemprov Jateng terus digodok. Dipastikan Januari ini bakal dilakukan rotasi besar-besaran, baik pejabat eselon II, III dan IV. Belum diketahui jumlah pejabat yang dirotasi, tapi yang sudah pasti adalah pengisian 36 jabatan kosong di lingkungan Pemprov Jateng.

Kursi yang kosong terdiri atas eselon II sebanyak 2 jabatan; eselon III sebanyak 11 jabatan dan sisanya eselon IV sebanyak 23 jabatan. Meski begitu kemungkinan besar, rotasi akan lebih banyak sesuai kebutuhan, dan masa jabatan di Pemprov Jateng.

Kepala Badan Kepegawaian (BKD) Jateng, Suko Mardiono, mengatakan, untuk rotasi jabatan lebih ditekankan pada pejabat yang sudah lama di posisinya saat ini. Rotasi dilakukan sebagai upaya penyegaran pejabat agar tetap fresh bekerja demi kepentingan rakyat Jateng.

”Yang sudah pasti diisi 36 jabatan yang kosong. Sekarang sedang dikaji untuk rotasinya,” katanya usai bertemu dengan Komisi A DPRD Jateng kemarin.

Suko memastikan, rotasi dilakukan setelah melewati berbagai tahapan. Mereka pejabat yang lebih lima tahun menjabat di jabatan sama dipastikan dirotasi. Selain itu, nanti juga tetap mempertimbangkan kompetensi pejabat yang dirotasi tetap serumpun.

”Jangan kemudian menyalahi atau keluar jalur kompetensi, agar kinerja tetap maksimal. Pasti kami tetap mempertimbangkan kompetensinya,” ujarnya.

Pihaknya juga mempertimbangkan berbagai hal dalam rotasi tersebut. Meski diperuntukkan pejabat yang menduduki jabatan lima tahun, tapi tidak berlaku bagi mereka yang mau pensiun. Masa pensiun yang mepet, jelas tidak akan maksimal jika dilakukan rotasi.

”Semua sedang dinilai, nanti kami juga melibatkan langsung pejabat yang akan dirotasi. Biar mereka enjoy dan bisa bekerja maksimal,” kata Gubernur Jateng Ganjar Pranowo.

Ganjar menegaskan, sedang menginventarisasi pejabat yang sudah lima tahun menjabat di tempat sama. Rotasi untuk penyegaran dan agar pejabat tidak bosan di lokasi yang sama. ”Kalau yang 36 kursi jabatan kosong pasti diisi semua,” tandasnya.

Anggota Komisi A DPRD Jateng Sriyanto Saputro berharap agar mutasi pejabat eselon II, III dan IV diharapkan benar-benar jeli. Pejabat yang sudah lama bercokol di sebuah SKPD harus ada keberanian dimutasi di tempat baru biar ada penyegaran. Pejabat yang terlalu lama menduduki satu jabatan tidak baik, bisa cenderung kolutif.

Ia mengaku mendapat banyak masukan tentang hal tersebut. Gubernur harus bisa memantau untuk menghindari kecenderungan kolusi dan korupsi. Ini momentum tepat untuk melakukan penataan secara menyeluruh,” katanya.

Sekretaris Fraksi Gerindra ini meminta agar Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat) mengevauasi kinerja para pejabat secara berkala. Masukan khususnya dari Badan Kepegawaian Daerah (BKD) dan Inspektorat Wilayah harus objektif dan komprehensif, sehingga akan menjadi bahan pertimbangan yang memadai untuk menempatkan seorang pejabat sesuai dengan kapasitas dan kapabilitasnya.

”Tahun ini tunjangan penghasilan pegawai (TPP) pegawai di lingkungan pemrov ada kenaikan cukup signifikan. Jadi harus diimbangi dengan kinerja yang terukur,” tandasnya. (fth/aro/ce1)