Pekan Ini, Periksa 13 Saksi

115
Byamin Saima. (DOK. RADAR SEMARANG)
Byamin Saima. (DOK. RADAR SEMARANG)
Byamin Saima. (DOK. RADAR SEMARANG)

”Surat pemanggilan telah kami kirimkan Senin (5/1) lalu. Rencananya akan mulai kami periksa saksi-saksi tersebut pada Rabu, Kamis dan pekan depan. Untuk hari Jumat (9/1) tidak kami lakukan pemeriksaan karena untuk evaluasi.”
Arifin Arsyad
Kasi Pidsus Kejari Semarang

KALIBANTENG KULON – Setelah menetapkan pejabat Pemkot Semarang, Dra H, sebagai tersangka kasus dugaan korupsi program Semarang Pesona Asia (SPA) 2007, Kejaksaan Negeri (Kejari) Semarang langsung melakukan pemanggilan terhadap saksi-saksi. Sebanyak 13 pegawai pemkot yang pernah menjadi panitia SPA sudah dipanggil, dan Rabu (7/1) hari ini dan Kamis (8/1) besok bakal dimintai keterangan.

”Surat pemanggilan telah kami kirimkan Senin (5/1) lalu. Rencananya akan mulai kami periksa saksi-saksi tersebut pada Rabu, Kamis dan pekan depan. Untuk hari Jumat (9/1) tidak kami lakukan pemeriksaan karena untuk evaluasi,” ungkap Kepala Kejari Semarang Asep N Mulyana melalui Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus (Kasi Pidsus) Arifin Arsyad kepada Radar Semarang, Selasa (6/1).

Dijelaskan, semua saksi yang dipanggil merupakan pegawai di lingkungan Pemkot Semarang dan waktu itu menjadi panitia program SPA. Sebenarnya mereka semua telah dipanggil dan dimintai keterangan pada tahap penyelidikan. Hanya saja, pemanggilan kali ini tidak sebanyak dulu yang mencapai sekitar 30 orang.

”Kami hanya panggil saksi yang dirasa memiliki kapasitas untuk membantu menemukan bukti-bukti terkait adanya korupsi dalam program SPA,” kata Arifin.

Dia menambahkan, untuk pemanggilan Rabu (7/1) ini, rencananya akan diperiksa sebanyak 7 saksi. Sedangkan untuk Kamis (8/1) besok sebanyak 6 saksi. Selebihnya akan diperiksa pada pekan selanjutnya.

”Kami berharap semua saksi dapat hadir untuk memberikan keterangan. Tidak ada yang menghindar. Sehingga kami bisa segera menyelesaikan kasus ini,” harapnya.

Disinggung kemungkinan adanya tersangka lain, Arifin mengaku belum bisa memastikan. Menurutnya, hal tersebut bisa saja terjadi jika ditemukan bukti pada saat proses penyidikan.

Saat ditanya apakah tersangka yang disebut berinisial Dra H adalah Dra Harini Krisniati, Arifin tidak menjawabnya. Ia berdalih jika rekan-rekan media telah mengetahuinya. ”Pada saat itu tersangka merupakan pengguna anggaran dan selaku sekretaris panitia program SPA,” terang pria yang gemar tersenyum ini.

Hentikan Pendampingan Hukum
Sementara itu, Pemkot Semarang telah menghentikan pendampingan hukum terhadap Dra Harini Krisniati (Dra H), yang terjerat kasus dugaan korupsi program SPA 2007 silam, sejak pihak Kejari Semarang meningkatkan status mantan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) itu menjadi tersangka.

”Status yang bersangkutan sekarang sudah masuk ranah tersangka, sehingga kita sudah tidak melakukan pendampingan hukum lagi. Kita hanya monitoring saja. Kita bisa advokasi kalau yang dituntut itu kelembagaan pemerintah. Tapi sekarang ini sifatnya pribadi, jadi sikap kita koordinatif saja,” terang Kepala Bagian Hukum Setda Kota Semarang, Abdul Haris, kemarin (6/1).

Menurut Abdul Haris, pendampingan terhadap Harini sudah dilakukan sejak enam bulan lalu. Tidak hanya Harini, pendampingan juga dilakukan terhadap pegawai pemkot yang terlibat sebagai kepanitiaan SPA saat itu. Dia membeber ada sekitar 120 panitia lebih untuk menyukseskan program SPA.

”Tapi dari sekian banyak, hanya puluhan yang dipanggil untuk menjalani proses penyidikan sebagai saksi. Dan semua yang dipanggil itu kita dampingi. Dari sekian banyak, tidak hanya satu kali, ada teman panitia yang diundang sampai dua-tiga kali. Kita tidak bisa pastikan berapa yang diundang, yang pasti puluhan,” beber Haris.

Meski sudah tidak melakukan pendampingan hukum, lanjut Abdul Haris, ketika ada advokasi secara pirbadi terhadap Harini, diharapkan bisa berkoordinasi dengan bagian hukum Pemkot Semarang. ”Kalau ada advokasi yang bersangkutan (Harini), ya kita berharap koordinasi dengan bagian hukum,” katanya.

Selain Harini, kata dia, tidak menutup kemungkinan akan ada tersangka lain. Untuk melakukan penyidikan lebih lanjut, pihak kejari pun memanggil sembilan orang pegawai pemkot yang saat itu tergabung dalam kepanitiaan SPA. Surat pemanggilan sudah diterima oleh pemkot.

”Ada pemanggilan lagi sembilan orang, tapi surat belum masuk di bagian hukum, masih ada di BKD (Badan Kepegawaian Daerah). Kalau masih sebagai saksi kami siap mendampingi sampai proses di pengadilan,” terang Abdul Haris yang mengaku belum tahu nama-nama yang dipanggil tersebut.

Terpisah, Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kota Semarang Bambang Sukono membenarkan adanya surat pemanggilan terhadap pegawai pemkot tersebut. Namun pihaknya mengaku tidak hafal jumlahnya. ”Memang ada surat panggilan masuk ke kita, tapi saya tadi tidak hafal nama dan jumlahnya. Biasanya pemanggilan dilakuakan secara bertahap,” ujarnya singkat.

Seperti diberitakan Radar Semarang sebelumnya, Kejari Semarang telah meningkatkan status penyelidikan kasus dugaan korupsi program Semarang Pesona Asia (SPA) 2007 ke tahap penyidikan. Penyidik Kejari juga telah menetapkan satu tersangka dari kalangan pejabat di lingkungan Pemkot Semarang berinisial Dra H. Diduga kuat Dra H adalah Harini Krisniati yang saat program SPA berlangsung menjabat sekretaris panitia.

”Hari ini (kemarin, Red) kami tingkatkan statusnya ke tahap penyidikan. Pertimbangannya telah ditemukan sejumlah bukti awal dugaan tindak pidana korupsi,” ungkap Kepala Kejari Semarang Asep N Mulyana kepada Radar Semarang, Senin (5/1).

Menurutnya, dalam pelaksanaan program ini ada indikasi terjadi dobel anggaran dalam hal pendanaan. Selain mendapatkan bantuan dari APBD Kota Semarang sebesar Rp 3 miliar dan APBD Provinsi Jateng sebesar Rp 500 juta, juga mendapatkan anggaran dari sponsorship.

”Kami menemukan ada anggaran Rp 800 juta tunai dan bantuan dalam bentuk properti kurang lebih Rp 1,5 miliar dari PT Gudang Garam,” terang Asep.

Ditambahkan, dalam pengelolaan dana SPA tersebut diketahui amburadul dan tidak transparan. Selain itu, sejumlah aliran dana juga diduga telah masuk ke rekening pribadi.

”Kami telah ekspose ke BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan) Jawa Tengah. Ada indikasi kerugian keuangan negara sementara mencapai Rp 1 miliar,” katanya. (fai/zal/aro/ce1)