Geruduk PN, Petani Tuntut Keadilan

194
UNJUK RASA : Puluhan Petani Desa Pesaren Kecamatan Sukorejo menggeruduk PN Kendal menuntut keadilan atas kasus sengketa tanah, kemarin. (BUDI SETYAWAN/RADAR SEMARANG)
UNJUK RASA : Puluhan Petani Desa Pesaren Kecamatan Sukorejo menggeruduk PN Kendal menuntut keadilan atas kasus sengketa tanah, kemarin. (BUDI SETYAWAN/RADAR SEMARANG)
UNJUK RASA : Puluhan Petani Desa Pesaren Kecamatan Sukorejo menggeruduk PN Kendal menuntut keadilan atas kasus sengketa tanah, kemarin. (BUDI SETYAWAN/RADAR SEMARANG)

KENDAL— Puluhan petani dari Desa Pesaren Kecamatan Sukorejo menggeruduk kantor Pengadilan Negeri (PN) Kendal. Mereka melakukan aksi unjuk rasa mendesak sidang kasus sengketa tanah antara warga dengan PT Soekarwali Nawa Putra diputuskan secara adil.

Warga berharap, majelis hakim menerima permohonan duplik warga tergugat. Sebab tanah yang kini disengketakan merupakan satu-satunya harapan warga untuk mengais penghasilan. Trisminah, salah seorang petani Desa Pesaren mengatakan bahwa lahan sengketa tersebut seluas 16 hektare. Luasan tanah tersebut sebelumnya digarap warga. Tapi kini direbut oleh PT Soekarli Nawa Putra. Padahal, menurutnya, pemilik sah adalah petani setempat yang dalam perkara ini sebagai tergugat.

“Kami yang sudah menggarap lahan puluhan tahun secara turun temurun malah tidak memiliki hak dan digugat. Kami akan terus memperjuangkan hak kami atas lahan itu. Karena kami adalah hak waris dari pemilik lahan yang sah,” katanya, Selasa (6/1).

Dia mengungkapkan, PT Soekarwali Nawa Putra tiba-tiba merampas lahan dari petani pada 1970 silam. Saat itu, ada sedikitnya 74 kepala keluarga (KK) yang menggarap lahan tersebut. “Saat itu, semua surat letter D milik petani diminta oleh kepala desa, dan tidak tahu dibuat apa. Sampai sekarang surat itu entah dimana, kami tidak tahu. Sejak konflik itu, petani tidak lagi menggarap lahan,” tuturnya.

Namun, pada tahun 1999 petani kembali diperbolehkan menggarap tanpa bisa menguasai. “Sekarang tanah akan digarap sepenuhnya oleh PT Soekarli Nawa Putra,” tandasnya.

Sementara itu, Hendro Agung Wibowo kuasa hukum tergugat mengatakan, dalam sidang duplik mendatang yang nanti akan dibacakan, dia berharap majelis hakim dapat menerimanya. “Intinya warga tidak pernah melakukan jual beli tanah ke PT Soekarli Nawa Putra. Kami optimistis duplik dapat diterima oleh Majelis Hakim,” katanya.

Diketahui, dalam sidang sebelumnya, pihak Ketua Majelis Hakim Indah Novi Susanti pernah memberikan waktu 30 hari untuk melakukan mediasi kedua belah pihak. Selama proses mediasi, kedua belah pihak yang hadir dalam persidangan tidak akan dipanggil lagi sampai proses mediasi selesai. (bud/ric)