SEMARANG – Industri ritel kini menjadi sektor penting yang berkontribusi dalam perekonomian Indonesia. Di tangan sektor inilah, suatu produk dari produsen bisa sampai ke tangan end user (konsumen).

Data yang dilansir Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), sektor ritel menyerap tenaga kerja terbesar kedua setelah sektor pertanian. Kontribusi industri ini terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) juga tak bisa dipandang sebelah mata. Sayangnya, respons pemerintah belum maksimal. Segudang permasalahan tengah dihadapi membutuhkan perhatian pemerintah.

Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) Pudjianto mengatakan, ada beberapa kendala mendasar yang membuat industri ritel belum mampu tumbuh secara maksimal. Salah satunya, tumpang tindihnya peraturan pemerintah pusat dengan pemerintah daerah yang terkait izin usaha ritel dan waralaba.

“Peraturan pemerintah pusat acap kali timpang saat diimplementasikan di daerah. Misalnya, ada 40 izin berbeda yang harus dikantongi pelaku ritel modern untuk mendirikan satu ritel di suatu tempat. Mulai izin penjualan minuman beralkohol hingga izin pemotongan daging untuk konsumsi. Perizinan seharusnya bisa lebih disederhanakan,” jelas Pudjianto.

Selain soal penyerderhanaan izin ritel, Pudjianto berharap pemerintah menyadari jika industri ritel merupakan salah satu industri padat karya. Selama ini pemerintah masih beranggapan bahwa industri padat karya adalah industri manufaktur seperti alas kaki dan tekstil. “Padahal sektor manufaktur saat ini sudah otomatisasi, tenaga manusia telah tergantikan oleh mesin. Sementara industri ritel justru didominasi oleh tenaga manusia. Itu tak tergantikan. Pemerintah seharusnya memberi perhatian khusus pada industri ini,” tegasnya.

Di sisi lain, Aprindo menggandeng peritel kecil dan besar untuk bersaing secara sehat. Hal ini sebagai upaya menghadapi peritel asing yang juga merupakan tantangan ke depan.

Pudjianto mengatakan, peritel asing bisa jadi hadir dengan membawa modal besar berbunga murah. Termasuk juga teknologi yang lebih canggih dan tentu saja manajemen yang modern. “Hal ini menjadi tantangan, baik bagi peritel kecil maupun besar, khususnya dalam menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean (MEA),” ujarnya.

Sejumlah upaya pun dilakukan guna menjawab tantangan tersebut. Di antaranya dengan mendorong dan menjadi ujung tombak untuk memasarkan produk dalam negeri. Termasuk juga akan memperkuat diri sebagai organisasi para peritel. “Sesama peritel lokal, baik besar ataupun kecil harus bersatu. Hal ini untuk meningkatkan daya saing produk dalam negeri,” tandasnya. (aro/dna/smu)