MANYARAN – Direktur CV Mitra Usaha Mandiri Dhomaeri, terdakwa kasus dugaan korupsi proyek peningkatan jalan di Wonosobo tahun 2011 sepertinya harus siap mendekam dalam penjara lebih lama. Pasalnya, Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada Kejaksaan Negeri (Kejari) Wonosobo meminta majelis hakim menghukum terdakwa dengan pidana penjara 2,5 tahun.

“Memohon, menuntut majelis hakim yang memeriksa perkara ini menyatakan terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi. Menjatuhkan pidana penjara selama dua tahun dan enam bulan serta denda Rp 50 juta subsider dua bulan kurungan,” ungkap JPU Enria Tampubolon di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Semarang, Senin (6/1).

JPU menilai, terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar ketentuan Pasal 3 jo Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang nomor 31/19999 sebagaimana diubah Undang-Undang nomor 20/2001 tentang pemberantasan korupsi jo Pasal 55 ayat 1 kesatu KUHP sebagaimana dakwaan subsider. Akibat perbuatan terdakwa, proyek pekerjaan jalan Kagungan Gadingrejo Kecamatan Kepil Wonosobo diketahui tidak sesuai kontrak sehingga merugikan keuangan negara sebesar Rp 112 juta. “Hal yang memberatkan, perbuatan terdakwa telah melukai hati masyarakat. Sementara hal yang meringankan terdakwa berlaku sopan di persidangan,” imbuhnya.

Dalam sidang terpisah, Direktur CV Giat Perkasa Wonosobo Musholeh yang menjadi terdakwa dalam perkara dugaan korupsi peningkatan Jalan Krinjing Lumajang Pungangan, Kec Watumalang Wonosobo 2011 juga mendengarkan tuntutan dari JPU pada Kejari Wonosobo. Dalam hal, Musholeh dituntut dengan pidana penjara selama 2 tahun serta denda Rp 50 juta subsider 2 bulan kurungan.

“Proyek ini diketahui disubkontrakkan kepada PT New Sakti Purworejo di mana dalam pengerjaannya tidak sesuai kontrak. Untuk pekerjaan utama hotmix yaitu penghamparan ATBL (asphalt treated base leveling) dari yang seharusnya 367,08 ton dalam kenyataannya hanya dihampar 319,47 ton sehingga mengalami kekurangan 47,61 ton,” ungkap JPU Djaka Tutuka Widhiana di hadapan majelis hakim yang diketuai Dwi Prapti.

Selain itu, lanjut Djaka, kekurangan juga terjadi pada HRS (hot roilet sheet) yang seharusnya sebanyak 304 ton namun dalam kenyataanya hanya 275 ton sehingga kekurangan 28 ton. “Akibat perbuatan terdakwa, negara mengalami kerugian mencapai Rp 82 juta,” imbuhnya.

Terhadap tuntutan tersebut, kedua terdakwa menyatakan akan mengajukan nota pembelaan (pledoi) melalui penasihat hukumnya pada persidangan selanjutnya. Majelis hakim menuda persidangan hingga Senin (12/5) mendatang. “Memerintahkan JPU untuk menghadirkan kembali terdakwa pada waktu yang ditentukan,” ujar Hakim ketua sebelum mengakhiri persidangan. (fai/ton)