LEMPONGSARI – Alokasi Dana Desa (ADD) sebesar Rp 1 miliar yang akan dikucurkan pemerintah pusat pada April 2015 mendatang, membuat Komite Penyelidikan dan Pemberantasan Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KP2KKN) Jateng bersiaga terhadap makelar dan pelaku korupsi di tingkat desa. KP2KKN juga akan mengawal penuh jika program pemerintah pusat tersebut benar direalisasikan.

Sekretaris KP2KKN Jateng Eko Haryanto mengatakan, dana yang akan dikucurkan pemerintah pusat tersebut harus diawasi oleh semua pihak. Sebab, jumlah dana yang diterima setiap desa tidak sedikit. Hal itu tentu rawan terjadinya korupsi.

Menurut Eko, korupsi bisa terjadi di semua level. Mulai level atas, yakni pemerintah pusat, pemprov, pemkot maupun pemkab. Juga di level bawah, yakni pemerintah desa. Buktinya, banyak kepala desa yang tersangkut kasus korupsi, dan dijebloskan ke penjara.

Eko menambahkan, ADD harus diawasi, sebab program tersebut mencakup seluruh Indonesia. Apalagi Menteri Dalam Negeri juga orang baru, tentu mengelola dana mencapai Rp 20 triliun akan kewalahan. ”Ini menyebabkan potensi korupsinya juga besar,” kata Eko Haryanto kepada Radar Semarang, Senin (5/1)

Dikatakan, pengucuran ADD Rp 1 miliar perlu diperkuat dengan pelatihan stakeholder pemerintah desa, meliputi kepala desa, sekretaris desa, bendahara desa serta perangkat lainnya. Hal ini untuk mencegah terjadinya kebocoron dana tersebut.

Diakui, pengucuran alokasi dana desa itu akan menjadi perhatian serius KP2KKN Jateng pada 2105 ini. Selain itu, KP2KKN juga akan mengawasi bantuan lain yang bersumber dari APBN dan APBD.

”Kami berharap sebelum dana tersebut dikucurkan, perlu adanya pendamping atau konsultan di setiap desa. Ini sebagai upaya untuk mengurangi kebocoran dan menutup celah terjadinya praktik korupsi,” tandasnya.

Menurut dia, setiap kepala desa rawan melakukan praktik korupsi, sebab selama ini kepala desa terkondisikan sebagai ”ujung tombok”. Selain itu, kepala desa yang terpilih berdasarkan sisi elektabilitas bagus, namun sisi modalitas ekonomi sangat lemah sehingga mendorong untuk melakukan tindak korupsi.

”Posisi kepala desa juga menjadi pundi-pundi partai politik di akar rumput. Selain itu, juga kurangnya pengawasan dan keterbukaan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, hal ini bisa memicu terjadinya praktik korupsi,” bebernya.

Selain keempat penyebab terjadinya korupsi di tingkat desa itu, lanjut Eko, harus diwaspadai juga munculnya makelar-makelar untuk mencari keuntungan pribadi dengan modus memperjuangkan pengucuran dana tersebut.

”Karena itu, KP2KKN siaga makelar dan pelaku korupsi di tingkat desa jika alokasi dana desa Rp 1 miliar itu benar dikucurkan ke desa. Kami akan menindak tegas para pelaku korupsi dan makelar di Jateng untuk memberikan efek jera,” tegasnya.

Seperti diberitakan Radar Semarang kemarin, pengucuran alokasi dana desa (ADD) sebesar Rp 1 miliar dari APBN yang akan dicairkan pada April 2015 mendatang, ditengarai memunculkan masalah korupsi baru. Selain itu, pengucuran dana secara masal tersebut terindikasi dimanfaatkan oleh sejumlah oknum yang berperan sebagai makelar, untuk lahan korupsi.

Ketua Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) Jateng, Mayadina Rahma mengatakan bahwa pengucuran anggaran APBN untuk desa ini memiliki dua sisi. ”Satu sisi rawan korupsi dan di sisi lain memang bermanfaat untuk desa. Sebab ada tambahan anggaran dan memberikan kewenangan kepada desa,” ungkapnya saat dihubungi Radar Semarang, Minggu (4/1).

Dikatakan dia, alokasi pengucuran dana desa tersebut sedikitnya diperuntukkan empat hal, yakni penyelenggaraan pemerintah desa, pembangunan desa, pembangunan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. ”Desa menentukan sendiri karena memiliki otonomi khusus. Nah, dari situ sangat menguntungkan masyarakat,” ungkap Mayadina. (mg22/aro/ce1)