Tak Berniat Selewengkan, Tapi Masuk Bui

177

KALANGAN DPRD Kabupaten Semarang memprediksi akan banyak kepala desa (Kades) maupun perangkatnya yang pusing tujuh keliling mengelola ADD. Apalagi para kades di Kabupaten Semarang, masih kurang dalam mengelola kegiatan APBD. Bahkan banyak kades yang akhirnya terjerat masalah hukum, karena melaksanakan bantuan keuangan tidak sesuai ketentuan.

“Salah menyusun laporan atau laporannya tidak sesuai administrasi keuangan, bisa terjerat masalah hukum. Dari pengamatan kami, pengelolaan kegiatan APBD yang di-handle desa, seperti raskin (pengelolaan beras untuk warga miskin), bedah rumah tak layak huni, ada kepala desa yang terjerat hukum lantaran dianggap menyimpang,” kata kata anggota Fraksi PDIP, DPRD Kabupaten Semarang, Bondan Maruto Hening.

Padahal, kata Bondan, belum tentu para kades berniat menyelewengkan bantuan dari pemerintah. Bisa jadi para kades tidak mengerti tata aturan dan pelaksanaan bantuan tersebut. “Padahal belum tentu mereka berniat seperti itu,” tutur Bondan.

Menurut Bondan, perlu peningkatan kualitas para perangkat desa. Peningkatan sumber daya manusia perangkat desa harus menjadi perhatian khusus pemerintah. Pemerintah Kabupaten Semarang terus memberikan pembinaan, memantau dan mengawasi ADD. “Jika masalah itu diabaikan, bukan tidak mungkin akan banyak kades dan perangkatnya bakal terserat masalah hukum,” tandasnya.

Bahkan Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Bapermasdes) Kabupaten Semarang, Yoseph Bambang Trihardjono, mengakui masih ada kades dan perangkatnya yang kurang mampu dalam pengelolaan keuangan. Sehingga sejak tahun 2014 lalu, Pemkab Semarang rutin menggelar pelatihan mengelola keuangan dan anti korupsi.

“Pelatihan rutin kami laksanakan kepada perangkat desa, tim penggerak PKK menyangkut penyusunan RPJMDes dan pengelolaan keuangan desa. Termasuk pelatihan-pelatihan anti korupsi. Salah satu pelatihnya dengan menggandeng kepolisian dan kejaksaan,” tuturnya.

Ditambahkan Yoseph dalam pelatihan tersebut, disampaikan rambu-rambu acuan bagi perangkat desa untuk melaksanakan kegiatan dana desa dari pusat. Juga memberikan bimbingan pemanfaatan dana desa yang bisa dibuktikan secara fisik maupun administrasi pelaporan. Sehingga perangkat desa tidak tersandung masalah hukum.

Sementara itu, Kejaksaan Negeri (Kejari) Ambarawa dan Polres Semarang di akhir tahun 2014 lalu telah menggelar pelatihan bagi aparatur desa dengan tema Pahami Hukum, Jauhi Hukum. Pelatihan itu sebagai langkah pencegahan agar perangkat desa tidak terjerat kasus korupsi saat melakukan pengelolaan keuangan Negara. “Kami proaktif dalam pencegahan korupsi, termasuk memberikan sosialisasi penerangan hukum pada kades terkait pengelolaan dana desa yang akan diberlakukan tahun 2015 mendatang,” tutur Kepala Kejari Ambarawa, Sila Pulungan. (tyo/ida)