Parkir RSUD Tidar Tidak Layak

205
BANYAK PERSOALAN : Rapat Komisi B DPRD Kota Magelang bersama SKPD dan direktur BUMD diadakan Jumat kemarin. (Ahsan Fauzi/radar kedu)
BANYAK PERSOALAN : Rapat Komisi B DPRD Kota Magelang bersama SKPD dan direktur BUMD diadakan Jumat kemarin. (Ahsan Fauzi/radar kedu)
BANYAK PERSOALAN : Rapat Komisi B DPRD Kota Magelang bersama SKPD dan direktur BUMD diadakan Jumat kemarin. (Ahsan Fauzi/radar kedu)

MAGELANG – Pengelolaan parkir yang semrawut, tidak tertata serta palayanan yang kurang optimal mengemuka dalam rapat Komisi B DPRD Kota Magelang Jumat (2/1) kemarin. Rapat dihadiri jajaran SKPD serta direktur BUMD se-Kota Magelang.
Pada kesempatan tersebut Ketua Komisi B DPRD Kota Magelang Waluyo menyoroti pengelolaan parkir RSUD yang sampai hari ini masih amburadul.

Anggota Komisi B Aji Setiawan juga menyayangkan selama ini pelayanan parkir kurang optimal. Dia mengusulkan untuk servis pengguna jasa parkir agar aman dan nyaman, harus ada petugas khusus security yang membantu mengarahkan, memberikan petunjuk jalan atau menyeberangkan. Hal itu juga sangat membantu ketertiban lalu lintas.

Direktur RSUD Tidar Magelang, dokter Sri Haryo menyampaikan parkir yang semrawut di RSUD disebabkan lahan parkir yang terlalu sempit sementara karyawan bertambah.

“Dulu karyawan hanya 200, sekarang karyawan sudah mencapai 666 orang. Semuanya naik motor dan mobil. Selain karyawan yang tambah banyak. Pasien membeludak, tentunya berdampak pada pengunjung,” paparnya.

Untuk menyikapi itu, disepakati ke depan akan dibangun basement parkir khusus karyawan dan parkir khusus pengunjung. Selain itu, perlu adanya manajemen parkir yang profesional dan transparan.

Dalam rapat tersebut, Waluyo meminta direktur BUMD bisa bekerja sungguh-sungguh, kerja keras serta transparan. Dari catatannya BUMD yang perkembangannya lamban dan stagnan adalah BUMD perbengkelan dan BUMD percetakan.

“Pendapatan asli daerah 2004 untuk PD perbengkelan hanya Rp 51 juta. Tahun ini harus meningkat, targetnya minimal mendapat Rp 100 juta. Supaya bisa memenuhi target ia berharap semua mobil, kendaraan inventaris pemkot, servicenya di PD perbengkelan. Untuk itu harus ada regulasi atau himbauan dari wali kota,” ujarnya. (mg2/lis)