KPU Jawa Tengah Keberatan Diberitakan Mark Up

120

SEMARANG – Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Jawa Tengah Drs Joko Purnomo keberatan atas pemberitaan dengan judul ”KPU Mark Up Perjalanan Dinas dan Honor” yang dimuat Radar Semarang, Sabtu (27/12/2014). Pasalnya, judul tersebut dinilai interpretatif.

”Judul KPU Mark Up Perjalanan Dinas dan Honor sangat interpretatif dan membangun image negatif dan mengesankan ada penggelembungan atau penggunaan tidak sesuai index dan ketentuan dengan kata Mark Up,” tegas Joko Purnomo kepada Radar Semarang, Rabu (31/12/2014) kemarin.

Menurutnya, perjalanan dinas dan honor telah diatur melalui Peraturan Menteri Keuangan dengan standar dan index yang telah ditentukan dan tertera dalam DIPA. ”Penggunaan istilah Mark Up kami kira out of context dari apa yang dipaparkan oleh BPK terhadap hasil Pemeriksaan terhadap 26 Satuan Kerja (KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota di Jawa Tengah). Yang dimaksud oleh BPK adalah kelebihan biaya perjalanan dinas terkait dengan konteks kegiatan dan jarak tujuan perjalanan dinas,” katanya.

Joko juga mempersoalkan tulisan di alinea pertama, yaitu ”Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Jawa Tengah diduga melakukan mark up berbagai kegiatan komisionerya …….”.
Dijelaskan, penulisan KPU Provinsi Jawa Tengah menunjuk institusi KPU Provinsi Jawa Tengah. ”Serta komisioner sangat merugikan kami,” tambahnya.

Karena, kata Joko, pertama yang dimaksud BPK bukan institusi KPU Provinsi Jawa Tengah, tetapi hasil Pemeriksaan terhadap 26 Satker di lingkungan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota di Jawa Tengah. Kedua, perjalanan Dinas dan Honor diperuntukkan kepada seluruh personel (komisioner, pejabat struktural dan staf) yang melakukan perjalanan dinas, tidak hanya kepada komisioner.

Joko Purnomo juga menyampaikan penulisan pada alinea terakhir tertulis ”Ketua KPU Jateng Joko Purnomo belum bisa dikonfirmasi. Saat dihubungi melalu ponselnya, langsung dimatikan. Saat di-SMS juga tidak dibalas.”

Kemudian Joko juga menyatakan bahwa tidak ada wartawan Jawa Pos atau Radar Semarang sebagaimana tercantum (udi/jpnn/ida/ce1) yang menghubungi Ketua KPU Provinsi Jawa Tengah dan tidak pernah ada SMS yang masuk seperti tertulis di situ terkait dengan materi berita tersebut.

”Penulisan saat dihubungi melalui ponselnya, langsung dimatikan dan Saat di SMS juga tidak dibalas merupakan fitnah dan sangat merugikan kami, karena tidak ada telepon dan SMS yang masuk ke nomor Ponsel Ketua KPU Provinsi Jawa Tengah,” kata Joko.

Dalam kaidah jurnalistik, imbuhnya, tulisan berita tidak boleh bercampur antara opini dan fakta. Dalam kenyataannya, tulisan ini jelas-jelas wartawan tersebut memasukkan interpretasinya dan opininya yang dapat membentuk opini negatif terhadap narasumber. ”Apalagi ditambah, seolah-olah wartawan yang bersangkutan telah menghubungi baik via telepon maupun SMS, padahal kenyataannya tidak pernah menghubungi dan tidak pemah mengirim SMS terkait materi berita tersebut,” sanggahnya.

Oleh karena itu, Joko meminta agar dilakukan ralat dan memperbaiki berita sebagaimana telah diatur melalui Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Juga mendasarkan pada Mekanisme Hak Jawab yang dijabarkan dalam Peraturan Dewan Pers Nomor: 6/Peraturan-DP/V/2008 tentang Pengesahan Surat Keputusan Dewan Pers Nomor 03/SK-DP/III/2006 tentang Kode Etik Jurnalistik, pada Pasal 10 disebutkan.

Namun apa yang disampaikan Ketua KPU Jateng itu berawal dari rilis BPK RI Perwakilan Jateng yang berbunyi, dalam pemeriksaan dengan tujuan tertentu atas KPUD Provinsi Jateng, yang perlu diperhatikan antara lain ada 4. Yaitu kelebihan biaya perjalanan dinas di atas standar biaya umum, pembayaran honorarium tidak sesuai standar. Pembayaran honorarium tidak layak dibayarkan dan pajak belum dipungut/terlambat/belum disetor ke kas negara.

Sedangkan yang ditulis JPNN dan dimuat Radar Semarang sangat sesuai dengan rilis BPK, ”Dalam Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu atas KPUD Provinsi Jawa Tengah, yang perlu diperhatikan antara lain kelebihan biaya perjalanan dinas di atas standar biaya umum,” kata Kepala Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Jateng Dr Cris Kuntadi.

Selain itu, ”Pembayaran honorarium juga tidak sesuai standar/tarif. Bahkan ada pembayaran honorarium tidak layak dibayarkan, tapi dibayarkan. Pajak juga belum dipungut/terlambat/belum disetor ke kas negara,” kata Cris.

Sementara itu, terkait dengan pengakuan Joko Purnomo bahwa tidak pernah dihubungi, tidak benar. Karena JPNN sudah menghubungi melalui nomor teleponnya 08122500xxx. Sebelumnya wartawan JPNN, udi juga sudah menghubungi dan memang tidak diangkat. Dokumen itu semua masih tersimpan di ponsel udi. (udi/jpnn/ida/ce1)