Tambahan Penghasilan Pegawai Dipotong Rp 34 M

26

GUBERNURAN – Anggaran tambahan penghasilan pegawai (TPP) Pemprov Jateng dalam APBD 2015 akhirnya dipotong Rp 34 miliar. Semula pemprov mengajukan TPP sebesar Rp 1,1 triliun. Anggaran itu dianggap terlalu besar oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Pemprov Jateng, Sri Puryono, mengatakan, berdasarkan evaluasi Kemendagri, pemberian TPP itu harus diperhitungkan berdasarkan analisis jabatan, beban kerja dan risiko kerja. Namun selama ini perhitungannya adalah golongan dan jabatan, serta eselon. ”Jadi item itu salah satu yang kami evaluasi,” kata dia.

Berdasarkan evaluasi yang dilakukan dengan badan anggaran (Banggar) DPRD Jateng, hasilnya adalah ada Rp 34 miliar dari anggaran TPP itu yang perlu dilakukan rasionalisasi. Dikatakannya, dari total anggaran APBD 2015 sebesar Rp 17,3 triliun, setelah dilakukan evaluasi berdasarkan arahan dari Kemendagri, sebanyak Rp 66,13 miliar yang dirasionalisasi. ”Ada sebanyak 51 item yang perlu dilakukan evaluasi,” kata Sekda Jateng ini.

Rasionalisasi anggaran sebesar Rp 66,13 miliar itu berasal dari pengurangan pos anggaran TPP, perjalanan dinas, honorarium, alat tulis kantor (ATK), sewa kendaraan, bantuan keuangan, hibah dan bansos, makan, minum, lembur dan seminar. ”Anggaran-anggaran kami lakukan rasionalisasi demi efisiensi,” jelasnya.

Anggaran Rp 66,13 miliar itu, lanjutnya, dialihkan untuk program-program prioritas yang sesuai dengan kewenangan Pemprov Jateng, selain itu juga untuk menambah pos belanja modal. ”Program prioritas seperti infrastruktur, ketahanan pangan, dan lainnya,” imbuhnya.

Dia menjelaskan, berdasarkan evaluasi dari Kemendagri, ada 51 item pos anggaran yang perlu dihitung ulang. Dari jumlah itu sifatnya ada yang berupa imbauan, perintah dan larangan, penyempurnaan dan tiga apresiasi.

Evaluasi kini berbeda dengan tahun sebelumnya. Sebelumnya, pemda diundang dan memberikan paparan pada Kemendagri. Sehingga bisa menjelaskan alasan pengalokasian anggaran. Namun saat ini hanya berlaku searah.

”Keputusan Kemendagri ini harus dijalankan oleh eksekutif dan legislatif. Evaluasi harus selesai maksimal 31 Desember. Lebih dari tanggal itu, maka akan dikenai penalti,” jelasnya.

Gubernur Jateng Ganjar Pranowo menyatakan, evaluasi dari Kemendari tentang APBD 2015 itu sudah disesuaikan. ”Kami juga sudah minta persetujuan dewan dan sudah disepakati,” kata dia.

Menurutnya, tahun infrastruktur Jateng masih berlanjut di 2015. Bahkan anggarannya melonjak lebih dari 100 persen. Jika pada 2014 sebesar Rp 1,255 triliun, tahun depan mencapai Rp 2,572 triliun.

Dia mengatakan, kenaikan anggaran ini dikarenakan perbaikan infrastruktur memang membutuhkan dana besar. Dana Rp 1,255 triliun pada 2014 ternyata tidak berarti apa-apa untuk memperbaiki jalan dan jembatan yang rusak. ”Suara rakyat yang mengeluhkan jalan rusak masih sangat keras. Laporan lewat Twitter dan Lapor Gub juga mayoritas tentang jalan rusak,” ujarnya.

Gubernur pun menaikkan anggaran hingga Rp 2,572 triliun. Sebanyak Rp 2,18 triliun di antaranya untuk Dinas Bina Marga. Sisanya, Rp 249 miliar untuk proyek irigasi di Dinas PSDA, dan Rp 143 miliar untuk pemugaran rumah tidak layak huni Dinas Ciptakaru.

Kepala Dinas Bina Marga Jateng Bambang Nugroho mengatakan, dari Rp 2,1 triliun, belanja langsung perbaikan jalan dan jembatan sebanyak Rp 2,071 triliun. Angka tersebut terhitung luar biasa mengingat belanja langsung pada 2014 hanya Rp 821,17 miliar dan 2013 hanya Rp 685 miliar. ”Tahun depan ada 132 paket pekerjaan,” tegasnya.

Anggaran itu dipergunakan untuk penanganan jalan-jalan di wilayah perbatasan antarprovinsi, aksesibilitas jalan dari Pantura–Pansela, akses jalan di kawasan pariwisata, penanganan khusus daerah dengan struktur tanah labil, dan pengembangan perekonomian wilayah.

Ganjar mengharapkan bantuan keuangan baik untuk kabupaten kota dan desa dipergunakan untuk pembangunan infrastruktur, khususnya perbaikan jalan dan jembatan. Pemerintah kabupaten/kota juga telah diminta agar juga memprioritaskan pembangunan infrastruktur di setiap penganggaran APBD.

”Jika bisa bersama-sama, provinsi membangun, kabupaten/kota juga bangun, maka hasilnya akan lebih kelihatan. Kalau konsisten, dalam tiga tahun infrastruktur maka jalan dan jembatan di Jateng akan bagus semua, tahun keempat dan seterusnya Bina Marga tidak usah kerja,” katanya. (ric/aro/ce1)

BAGIKAN

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here