Enam Proyek Pemkot Gagal

132

BALAI KOTA – Proyek pembangunan fisik yang dilakukan Pemkot Semarang selama 2014 ini masih menyisakan catatan hitam. Setidaknya ada enam proyek yang gagal terselesaikan sesuai jadwal. Hal tersebut mendapat sorotan dari kalangan dewan. Pemkot dianggap tidak pernah belajar dari pengalaman-pengalaman sebelumnya.

”Capaian kinerja pemkot tidak maksimal, terbukti dari silpa (sisa lebih penggunaan anggaran, Red) yang mencapai Rp 400 miliar. Bahkan ada enam proyek yang gagal diselesaikan tahun ini. Menurut saya ini tidak hanya kesalahan pihak ketiga saja, tapi juga pemkot yang menjadi sub pengawas,” terang Ketua Fraksi Gerindra DPRD Kota Semarang, Hermawan Sulis, kemarin.

Pihaknya berharap, kegagalan sejumlah proyek ini bisa menjadi cambuk bagi Pemkot Semarang untuk lebih baik dalam melakukan perencanaan pembangunan di Kota Semarang. ”Kalau proyeknya gagal, masyarakatnya juga terkena dampak,” ujar anggota Komisi B itu.

Hal senada juga dikatakan anggota Komisi C Suharto Masri. Pihaknya berharap pemkot bisa melakukan perencanaan lebih matang. Tidak sekadar mengalokasikan anggaran pembangunan, tanpa diimbangi dengan perencanaan yang matang.

”Enam proyek yang gagal dan anggaran Rp 400 miliar yang tidak terserap ini membuktikan perencanaan dan pengawasan di lapangan sangat lemah,” tandasnya.

Wakil Ketua DPRD Kota Semarang Agung Budi Margono menyatakan, gagalnya penyelesaian proyek yang berujung putus kontrak harus bisa diselesaikan oleh pemerintah. Pemkot bisa memberikan penalti kepada kontraktor.

”Secara internal, evaluasi ini bisa jadi pelajaran besar pemkot. Karena setiap tahun putus kontrak ini terjadi. Harusnya pemkot mencari tahu penyebabnya, dalam evaluasi bisa menggandeng BPKP atau BPK agar masalah ini tidak terulang,” terangnya.

Legislator asal Fraksi PKS ini menambahkan, salah satu solusinya adalah proses lelang dilakukan sejak awal. Yang terjadi selama ini lelang dilakukan pertengahan bahkan akhir tahun.

”Sejak sekarang harus sudah lelang, tidak melulu di akhir tahun, sehingga fungsi perencanaan dan pelaksanaan bisa berjalan dengan baik. Pola yang mendasar pelayanan yang tertunda bisa merugikan masyarakat,” tandasnya.

Menanggapi masih ada sejumlah proyek yang gagal terselesaikan, Wali Kota Semarang Hendrar Prihadi, meminta SKPD (satuan kerja perangkat daerah, Red) melakukan pembenahan, utamanya proses lelang harus dilakukan sesegera mungkin. Dia juga mengakui hingga akhir tahun ini ada enam proyek yang gagal terselesaikan.

”(Pembangunan) puskesmas ada tiga, proyek PSDA-ESDM ada satu, kemudian di Dinas Pendidikan ada dua. Saya belum tahu posisi Polder Muktiharjo Kidul seperti apa, karena baru kemarin kontraknya berakhir, kalau sampai hari ini belum selesai berarti ya ada tujuh proyek,” jelasnya.

Mengantisipasi agar proyek 2015 berjalan sesuai jadwal –Hendi, sapaan akrab wali kota— meminta kepada seluruh SKPD untuk memulai lelang lebih awal, seperti bulan Januari itu harusnya bisa lelang.

”Sehingga problem-problem bisa diatasi, tapi sebagian besar proyek yang gagal itu lelangnya di anggaran perubahan. Tahun depan saya sarankan di anggaran perubahan lelang fisik kita hindari, lebih baik yang pengadaan-pengadaan saja,” terang wali kota. (zal/aro/ce1)