Dewan Segera Panggil Kajati

122

GEDUNG BERLIAN – Komisi A DPRD Jateng berencana memanggil Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Jateng. Pemanggilan dilakukan untuk mempertanyakan progres sengketa lahan Pusat Rekreasi Promosi Pembangunan (PRPP) antara Pemprov Jateng dengan PT Indo Perkasa Usahatama (IPU). Guna menghadapi gugatan PT IPU, pemprov sendiri telah menunjuk Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jateng sebagai jaksa pengacara negara.

Ketua Komisi A DPRD Jateng Masruhan Samsurie mengatakan, pihaknya akan memanggil Kajati dan jajarannya dalam waktu dekat. ”Kita akan panggil Kajati, mungkin setelah tahun baru (Januari), kita akan tanyakan progres Kejati dalam membela pemprov terkait sengketa lahan dengan PT IPU,” ungkapnya.

Kasus sengketa lahan tersebut kini sudah ditangani pengadilan sejak PT IPU menggugat pemprov. PT IPU sendiri menunjuk pengacara kondang Yusril Ihza Mahendra dalam kasus tersebut. Lebih lanjut Masruhan meminta pemprov tidak silau dengan nama besar Yusril sebagai pengacara. Sebab yang terpenting adalah mengumpulkan data-data yang kuat guna memenangkan sengketa. ”Jangan silau dengan nama besar Yusril. Kalau pemprov yakin benar, segera kumpulkan dokumen tentang lahan tersebut yang bisa mendukung. Kami support penuh langkah pemprov,” katanya.

Politisi PPP itu menambahkan, pengembangan aset lahan PRPP menjadi salah satu prioritas pengawasan dewan. Sebab kawasan tersebut layak dikembangkan agar menjadi sumber pendapatan asli daerah (PAD). Menurutnya daya tarik kawasan PRPP sudah terbukti ketika sejumlah investor dari dalam maupun luar negeri menyatakan minat berinvestasi.

”Zaman mantan Gubernur Jateng Bibit Waluyo, ada investor dari Australia dan Singapura yang ingin masuk. Mereka siap membangun kawasan tersebut sebagai pusat properti, dan hiburan, dilengkapi dengan hotel, mal, dan sarana olahraga,” kata dia.

Namun lagi-lagi para investor mundur karena status lahan tidak jelas. Dia mencontohkan taman hiburan, Trans Studio seharusnya sudah dibangun di PRPP jika status lahannya jelas. ”Mereka mengincar Semarang karena karakteristik lokasinya seperti Trans Studio Makassar yang letaknya di pinggir pantai,” imbuhnya. Namun karena persoalan status lahan, akhirnya investor beralih membangun Trans Studio di Bandung, Jabar.

Penguasaan lahan kawasan PRPP oleh PT IPU berawal dari Perjanjian No : 03/yay/1987 tanggal 7 Mei 1987. Isi perjanjian di antaranya Yayasan PRPP dan PT IPU sepakat mendayagunakan lahan sebagai sarana prasarana PRPP. Yayasan PRPP lantas memberi tugas kepada PT IPU membangun PRPP di atas tanah seluas 60 hektare. Ironisnya, pemberian kuasa tersebut ditetapkan selama 75 tahun sejak adanya hak pengelolaan.

Dirut PT PRPP Titah Listyorini mengatakan pihaknya hingga kini tidak bisa berkembang karena status lahan yang dikuasai PT IPU. PT PRPP yang memiliki lahan 45,6 hektare semula ingin melakukan revitalisasi. Bahkan, menurut Titah, taman hiburan Trans Studio sudah dibangun di kawasan PRPP jika saja status lahannya jelas. ”Dulu saya sudah bertemu investor dari Para Group yang berencana membangun Trans Studio di 9 kota. Namun mereka batal berinvestasi begitu tahu status lahan,” ujarnya. (ric/aro/ce1)