UNGARAN- Petugas Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Semarang, Senin (29/12) pagi kemarin melakukan pengecekan di Desa Mluweh, Ungaran Timur, terkait adanya penipuan yang mencatut nama BPS dengan modus pemutakhiran data Program Simpanan Keluarga Sejahtera (PSKS). Hasil penyelidikan di lapangan korban penipuan tersebut bertambah dan diperkirakan masih banyak korban di daerah lain.

“Kami sudah melakukan pengecekan di desa Mulweh dan korbannya ternyata lebih dari tiga orang. Tepatnya ada lima orang yang telah menjadi korban penipuan. Kemungkinan juga ada korban di daerah lain tapi masih akan kami telusuri lagi,” tutur Kepala BPS Kabupaten Semarang, Rochwan.

Rochwan mengatakan pihaknya tidak akan melaporkan kasus tersebut ke polisi. Namun pihaknya langsung menyampaikan klarifikasi pada Kepala Desa Mluweh, Sudadi dan memberikan himbauan langsung pada masyarakat. Rochwan meminta warga di Kabupaten Semarang meningkatkan kewaspadaannya dan tidak mudah tergiur janji-janji dari seseorang yang belum dikenalnya.

Kendati tidak ada laporan resmi, petugas Polres Semarang akan tetap mendalami kasus tersebut. Polres sudah mengirimkan tim untuk mengumpulkan keterangan dari para korban. Tujuannya untuk antisipasi agar tidak ada lagi korbannya. “Kita tentunya akan mendalami kasus tersebut dan terus memonitor perkembangannya. Bisa jadi kasus tersebut terulang apalagi BPS bisa dimanfaatkan oknum tertentu karena ada kaitannya dengan syarat PSKS maupun BPJS. Sehingga kami meminta masyarakat tetap waspada dan segera melapor jika ada hal yang mencurigakan,” ungkap Kapolres Semarang, AKBP Muslimin Ahmad.

Sebelumnya Radar Semarang memberitakan, beberapa orang tak bertanggungjawab melakukan penipuan terhadap warga. Modusnya berpura-pura menjadi petugas Badan Pusat Statistik (BPS) yang akan melakukan pemutakhiran data penerima PSKS dan meminta sejumlah uang pada warga miskin.

Kepala Desa Mluweh, Sudadi mengatakan, ada sejumlah orang yang telah menjadi korban penipuan orang yang mengaku akan memutakhirkan data PSKS. Pelaku menjanjikan akan memasukkan data warga yang akan menerima PSKS, syaratnya memberikan uang dalam jumlah tertentu. Tiga warga Mluweh yang menjadi korban dimintai uang masing-masing Rp 200 ribu. “Ada tiga warga saya yang sudah melapor karena menjadi korban penipuan. Pelaku mengaku petugas BPS meminta uang sekitar Rp 200 ribu. Katanya untuk biaya memasukan data penerima Kartu Perlindungan Sosial (KPS), sebagai syarat untuk menerima dana Program Simpanan Keluarga Sejahtera (PSKS),” kata Sudadi. (tyo/zal)