42 Polisi Terjerat Pidana, 22 Dipecat

145

SELAMA 2014, tercatat 42 anggota polisi jajaran Polda Jateng terjerat tindak pidana. Dari jumlah tersebut, sebanyak 22 anggota telah resmi diberikan sanksi Pemberhentian Dengan Tidak Hormat (PDTH) alias dipecat. Mereka dipecat karena terlibat sejumlah kasus pidana. Di antaranya, terlibat kasus narkoba, uang palsu, bahan bakar minyak (BBM) ilegal dan lain-lain.

”Kami memberikan sanksi tegas terhadap anggota yang terbukti melakukan tindak pidana tanpa tebang pilih,” ungkap Wakil Kepala Kepolisian Daerah Jateng, Brigjen Slamet Riyanto dalam jumpa pers laporan akhir tahun di aula Mapolda Jateng, Senin (29/12).

Dikatakannya, sepanjang 2014, sebanyak 447 anggota polisi di jajaran Polda Jateng melakukan pelanggaran disiplin. ”42 anggota di antaranya melakukan tindak pidana. Sedangkan yang sudah diberikan sanksi PDTH sebanyak 22 orang,” tandas Slamet.

Dari jumlah tersebut, lanjutnya, sebanyak 54 anggota bakal mengikuti sidang kode etik. ”Sejauh ini sudah 38 anggota yang telah mengikuti sidang kode etik,” katanya.

Menurutnya, sanksi tegas tersebut diberikan setelah melalui proses evaluasi internal berdasarkan aturan-aturan yang berlaku. Pelanggaran tindak pidana yang dilakukan oknum penegak hukum ini didominasi kasus narkoba. ”Ada 14 kasus, 16 anggota polisi telah ditetapkan sebagai tersangka narkoba. Saat ini sudah dilimpahkan ke kejaksaan,” bebernya.

Ditanya terkait adanya dua perwira Polda Jateng yang diduga terlibat menjadi beking bahan bakar minyak (BBM) ilegal di Semarang, Slamet memerintahkan kepada jajaran Ditreskrimsus Polda Jateng untuk mengusut hingga tuntas. ”Tolong dicari siapa dua perwira itu,” tandasnya kepada perwakilan penyidik Ditreskrimsus Polda Jateng yang hadir dalam rapat akhir tahun tersebut.

Sebagaimana diketahui, dua perwira Polda Jateng itu disebut-sebut dalam sidang kasus penyelundupan BBM dengan terdakwa Siti Wororini alias Pipit, 47, warga Kampung Sawah Besar Gang XIII RT 08 RE 06 Kaligawe Gayamsari Semarang. Dalam perkara ini, Pipit sendiri hanya mendapatkan vonis dua bulan penjara di Pengadilan Negeri (PN) Semarang.

Sedangkan dua perwira menengah Polda Jateng yang namanya mencuat dalam fakta persidangan itu hingga kini tidak jelas tindak lanjutnya. Padahal dua perwira polisi tersebut dalam ruang sidang mengakui telah memasok BBM kepada terdakwa Pipit, selaku Kepala Perwakilan PT Pontas Anugrah Khatulistiwa (PAK) wilayah Jateng dan DIJ. Dua perwira Polda Jateng itu adalah Kompol SG dan AKP BD.

Baik SG maupun BD mengaku memasok BBM kepada Pipit selama tanggal 27 Februari 2013 sampai 15 April 2013. Tiap hari rata-rata mengirim BBM kepada Pipit sebanyak 5.000 liter atau 5 ton liter. ”Saya sudah 32 kali mengirim solar yang dibeli dari SPBU-SPBU kepada terdakwa,” kata Kompol SG di hadapan majelis yang diketuai hakim Kisworo tersebut kala itu.

Sementara AKP BD mengaku mengirim solar sebanyak 9 kali dengan masing-masing pengiriman 5 ton. Keuntungan yang didapat dari pengiriman solar itu adalah Rp 500 per liter. Jika kedua polisi itu mengirim 5 ton per hari, maka keuntungannya adalah Rp 500 x 5.000 liter = Rp 2.500.000 per hari. Keuntungan bisa bertambah ketika BBM yang dikirim lebih dari 5 ton. (amu/aro/ce1)