Petugas BPS Gadungan Tipu Warga Ungaran

183

UNGARAN – Karut marutnya data Program Simpanan Keluarga Sejahtera (PSKS) dimanfaatkan oleh orang-orang tak bertanggungjawab untuk mengeruk keuntungan pribadi. Modusnya berpura-pura menjadi petugas Badan Pusat Statistik (BPS) yang akan melakukan pemutakhiran data penerima PSKS dan meminta sejumlah uang pada warga miskin. Aksi sindikat penipuan PSKS tersebut dilakukan di daerah pinggiran Kabupaten Semarang.

Menurut Kepala Desa Mluweh, Sudadi, ada sejumlah orang yang telah menjadi korban penipuan orang yang mengaku akan memutakhirkan data PSKS. Pelaku menjanjikan akan memasukkan data warga yang akan menerima PSKS. Syaratnya, memberikan uang dalam jumlah tertentu. Tiga warga Mluweh yang menjadi korban dimintai uang masing-masing Rp 200 ribu.

“Ada tiga warga saya yang sudah melapor, karena menjadi korban penipuan. Pelaku mengaku petugas BPS meminta uang sekitar Rp 200 ribu. Katanya untuk biaya memasukan data penerima Kartu Perlindungan Sosial (KPS), sebagai syarat untuk menerima dana Program Simpanan Keluarga Sejahtera (PSKS),” kata Sudadi dalam acara Pelantikan Pengurus Ranting NU Mluweh, Kecamatan Ungaran Timur, Sabtu (27/12) malam.

Bahkan menurut Sudadi, pelaku mencatut namanya untuk melancarkan aksinya. Kepada warga, pelaku mengaku melakukan kegiatan tersebut karena diperintah kepala desa. Untuk meyakinkan warga, pelaku mengenakan pakaian ala petugas BPS dan pelaku juga memberi nomor kantor BPS, dan nomor handphone. Belakangan setelah dicek, nomor tersebut tidak bisa tersambung.

“Kami imbau agar warga lebih hati-hati jika ada orang yang mengaku-aku sedang tugas dan meminta sejumlah uang. Lebih baik dicek dulu kepada perangkat desa, RT, RW atau kadus. Sebab setiap kali melakukan pendataan selalu menghubungi perangkat desa,” imbau Sudadi.

Terpisah, Kepala BPS Kabupaten Semarang, Rochwan, mengatakan, pihaknya tidak ada kegiatan pemutakhiran data PSKS. Sehingga Rochwan memastikan, orang yang mengaku-aku petugas BPS tersebut murni pelaku penipuan yang mencatut institusinya.

“Kami belum mendapat instruksi dari pusat untuk pemuktahiran data PSKS. Kami masih memakai data lama. Kalau ada pemuktahiran tentu akan ada sosialisasi sampai tingkat desa,” kata Rochwan. (tyo/aro)