Reklame Pandanaran Harus Dibongkar

146

BALAI KOTA – Papan reklame berukuran besar yang berdiri di depan Taman Pandanaran dinilai Wali Kota Semarang Hendrar Prihadi mengganggu view ruang terbuka hijau (RTH) tersebut. Karena itu, harus dipindah.

”Pembangunannya ditargetkan selesai 29 Desember. Kami minta setelah selesai pembangunan (Taman Pandanaran, Red), balihonya dipindah. Eman-eman dibangun tapi tertutup baliho,” kata Hendi –sapaan akrab Wali Kota Hendrar Prihadi, saat meninjau pembangunan Taman Pandanaran.

Wali kota optimistis pembangunan taman bisa selesai sesuai target. Keberadaan taman diharapkan bisa menjadi ruang publik baru bagi masyarakat. Dengan begitu, konsentrasi massa tidak melulu terpusat di Simpang Lima dan Jalan Pahlawan. ”Apalagi keberadaan Taman Pandanaran ini juga ditunjang dengan GOR Mugas yang telah direnovasi menjadi lebih baik,” katanya.

Ketua Komisi C DPRD Kota Semarang, Kadarlusman juga sependapat dengan orang nomor satu di Kota Semarang ini. Menurutnya, posisi Taman Pandanaran tertutup reklame, dewan meminta agar reklame dipindah ke lokasi lain. Terlebih taman ini nantinya menjadi ikon Kota Semarang.

Akses pandangan menuju taman yang berlokasi di eks-SPBU Pandanaran harus tidak terhalang. Apalagi benda yang menutup pandangan ruang publik tersebut bersifat komersial seperti reklame. Sedangkan taman yang dibangun dengan anggaran Rp 1,8 miliar tersebut berkonsep taman aktif.

”Itu harus digeser ke titik lain agar tidak menghalangi pandangan orang untuk melihat taman. Percuma kalau dibangun tapi tidak bisa dinikmati keindahannya,” kata Pilus, sapaan akrab Kadarlusman.

Apalagi saat ini, banyak taman yang terbangun tapi dipenuhi papan reklame dan videotron. ”Di Taman Randusari malah dirancang untuk dibangun videotron. Jika memang diperuntukkan untuk publik, jangan sampai masyarakat terganggu dengan keberadaan reklame komersil,” tegasnya.

Kepala Bidang Taman Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Semarang Budi Prakoso mengatakan bahwa pihaknya akan berkoordinasi dengan dinas yang mengurusi masalah reklame untuk teknis pemindahan. Pihaknya tidak berwenang mengubah atau memindahkan papan reklame.

”Itu akan jadi perhatian kami. Tapi untuk teknis pemindahan, kami harus koordinasi dengan Dinas Penerangan Jalan dan Pajak Reklame (PJPR) Kota,” tandasnya. (zal/ida/ce1)