KPU Mark Up Perjalanan Dinas dan Honor

149

SEMARANG – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Jateng diduga melakukan banyak mark up berbagai kegiatan komisionernya. Mulai dari honor hingga biaya perjalanan dinas.

”Dalam Pemeriksaan dengan Tujuan Tertentu atas KPU Provinsi Jateng, yang perlu diperhatikan antara lain kelebihan biaya perjalanan dinas di atas standar biaya umum,” kata Ketua BPK RI Perwakilan Jateng, Dr Cris Kuntadi saat penyerahan 24 Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Atas Pemeriksaan Kinerja dan Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu di Kantor BPK Jateng, Jalan Perintis Kemerdekaan, kemarin.

LHP tersebut diserahkan Cris Kuntadi kepada para ketua DPRD dan kepala daerah. Turut hadir dalam acara tersebut adalah Gubernur Jateng Ganjar Pranowo dan Wakil Ketua DPRD Jateng M. Agus Priadi.

Lebih lanjut disampaikan Cris, pembayaran honorarium juga tidak sesuai standar/tarif. Bahkan ada pembayaran honorarium tidak layak dibayarkan, tapi dibayarkan. ”Pajak juga belum dipungut/terlambat/belum disetor ke kas negara,” pungkasnya.

Ketua KPU Jateng Joko Purnomo belum bisa dikonfirmasi. Saat dihubungi melalui ponselnya, langsung dimatikan. Saat di SMS juga tidak dibalas. (udi/jpnn/ida/ce1)