Guru Swasta Tuntut Jadi ASN

147

SLAWI – Persatuan Guru Seluruh Indonesia (PGSI) menuntut kepada pemerintah untuk segera mengangkat pendidik dan tenaga kependidikan swasta menjadi aparatur sipil negara (ASN). Hal itu sesuai dengan hasil Rakornas PGSI yang dilaksanakan selama 2 hari (22-23/12) di Bandar Lampung.

Rakornas yang dihadiri seluruh perwakilan pengurus daerah PGSI sudah menyepakati hasil Rakornas yang menuntut pengangkatan guru swasta menjadi ASN selambat-lambatnya pada tahun 2016. Mereka juga menuntut agar negara wajib bertanggungjawab melindungi dan memperkuat regulasi perguruan sekolah swasta.

Ketua PB PGSI Moh Fatah mengemukakan, kebutuhan aparatur sipil negara saat ini harus sudah merambah pada guru swasta. Pasalnya hingga saat ini jutaan guru swasta belum juga diangkat menjadi PNS. Oleh karena itu, semakin kuatnya persatuan guru melalui PGSI, dirinya akan berusaha memperjuangkan tuntutan menjadi ASN untuk seluruh guru swasta yang memenuhi persyaratan.

Adapun yang dimaksud tenaga pendidik dan tenaga kependidikan akan diajukan untuk menjadi ASN. Yakni pendidik dan tenaga kependidikan yang bekerja pada sekolah atau madrasah swasta yang sudah memiliki NUPTK dan NRG. Kemudian pendidik yang sudah memiliki NUPTK saja, dan tenaga kependidikan yang sudah memiliki NUPTK saja juga akan diajukan. “Syarat memiliki NUPTK dan NRG sangat penting, karena mereka sudah masuk dalam database guru dan bersertifikat,” jelasnya.

Sementara, diungkapkan Moh Fatah, negara juga wajib bertanggungjawab melindungi dan memperkuat regulasi perguruan sekolah swasta, dengan cara pemerintah harus tegas segera membuat peraturan yang tidak diskriminatif terhadap sekolah swasta dan negeri. “Tidak memberikan izin pendirian sekolah baru baik negeri maupun swasta yang jaraknya berdekatan, tegas membatasi jumlah rombel dan maksimum siswa, tidak membatasi rasio minimal siswa pada sekolah swasta maupun negeri dan TPP diberikan berdasarkan prosentase yang proporsional,” paparnya.

Dari hasil rakornas tersebut, PGSI akan terus berusaha memperjuangkan dengan melalui berbagai macam tahapan, baik dengan audensi bahkan hingga melakukan unjuk rasa hingga ke pusat. “Kami berharap kepada seluruh guru swasta yang sudah memiliki NUPTK dan NRG, agar melengkapi berkas secepatnya kepada pengurus PGSI daerah. Karena data tersebut akan dijadikan sebagai alat untuk mengajukan tuntutan ASN kepada Pemerintah RI,” tandasnya. (muh/jpnn/ric)