JATINGALEH-Ganti rugi lahan, bangunan serta tanaman milik warga Kota Semarang yang terkena proyek pembangunan Underpass, dicairkan minggu depan. Sedangkan harga ganti rugi yang dipatok sebesar Rp 8,446 juta per meter persegi.
Ratusan bidang yang terkena pembangunan meliputi empat kelurahan dari tiga kecamatan, yakni Kelurahan Ngesrep, Tinjomoyo, Jatingaleh, dan Karangrejo. Namun demikian, dalam kesepakatan pertemuan musyawarah terakhir yang digelar di Balai Kelurahan Ngesrep bebarapa waktu lalu hanya 51 orang yang setuju. Sedangkan 61 orang tidak hadir dalam kesepakatan harga tersebut.

“Rencananya, pencairan ganti rugi dilakukan Senin (29/12) atau minggu depan di Kantor Balai Kelurahan Ngesrep. Anggaran yang sudah disediakan sebesar Rp 82 milliar dari APBD murni 2014. Pencairan nantinya melalui rekening dari bank yang sudah ditunjuk,” kata PPKOM dari Dinas Bina Marga Kota Semarang, Sukardi kepada Radar Semarang, kemarin.
Pihaknya mengakui, dari sekian ratus bidang lahan bangunan serta tanaman yang terkena peroyek pembangunan Underpass Jatingaleh, belum semuanya terbebaskan. Masih ada separuh bidang lebih milik warga di empat kelurahan yang belum terbebaskan.

“Ini karena mereka belum setuju dengan harga ganti rugi yang ditentukan oleh tim appraisal. Padahal batas pembebasan lahan ini, harus berakhir tahun 2014,” terangnya.

Bagi warga yang bidangnya terkena proyek pembangunan Underpass dan belum menyetujui harga ganti rugi yang sudah ditetapkan tim appraisal akan dititipkan di Pengadilan Negeri (PN). Sedangkan sisa anggaran ganti rugi yang tidak bisa dicairkan kepada warga akan kembali dimasukkan ke khas daerah.

“Pembebasan lahan berakhir Desember 2014 ini. Jadi warga yang belum setuju, akan dilakukan konsinyasi atau pencairannya dititipkan lewat pengadilan. Pencairan ganti rugi selanjutnya, akan dianggarkan kembali pada APBD Perubahan 2015,” tegasnya.

Sementara itu, Sekretaris Tim Pelaksana B, Wibowo Suharto mengakui masih adanya warga yang belum menandatangani persetujuan kesepakatan harga ganti rugi. Nemun demikian, pihaknya belum bisa menjelaskan pasti terkait jumlah warga yang sudah setuju dan belum setuju.

“Kami belum bisa menjelaskan. Sebab jumlah warga yang setuju terus berkembang. Jadi, bagi warga yang kemarin sudah setuju bisa langsung pemberkasan dan pencairan. Persyaratan berkas pemberkasan adalah membawa bukti identitas diri, bukti kepemilikan tanah, SPPT PBB 2014 dan pelunasan, dan akta kuasa apabila dikuasakan,” pungkasnya. (mha/ida)