Bank Jateng Salah Pengelolaan

226


”Memang ada kesalahan pengelolaan terhadap Bank Jateng. Misalnya, ada kredit macet yang sudah dihapus buku.”

Dr Cris Kuntadi
Kepala BPK RI Perwakilan Jateng

SEMARANG – Buruknya pengelolaan Bank Jateng terus diungkap oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Jawa Tengah. Yang terbaru, BPK menemukan adanya kesalahan pengelolaan terhadap Bank Jateng, yakni banyak kredit macet yang sudah dihapus buku. Temuan itu disampaikan Kepala BPK RI Perwakilan Jateng, Dr Cris Kuntadi, Rabu (24/12).

”Memang ada kesalahan pengelolaan terhadap Bank Jateng. Misalnya, ada kredit macet yang sudah dihapus buku,” ungkapnya.

Menurutnya, kebijakan menghapus buku itu tidak tepat sama sekali. Karena debitur masih memiliki agunan di Bank Jateng. Tapi oleh Bank Jateng tidak mencairkannya. ”Di antaranya agunan itu ada yang berupa tanah. Kebanyakan terjadi pada masa krisis 1998. Akan tetapi yang kami permasalahkan adalah penanganan pasca hapus buku yang kurang maksimal,” katanya.

Kalau mau memperbaiki Bank Jateng, seharusnya kredit macet itu tetap ditagih. Yaitu dengan mencairkan anggunan.

Terkait kredit macet, kata dia, sekarang ini BPK juga menemukan adanya kredit macet di Bank Jateng Cabang Jakarta yang mencapai Rp 27 miliar. ”Itu fakta hasil pemeriksaan,” tandasnya.

Cris Kuntadi juga menegaskan bahwa honorarium Dewan Komisaris Bank Jateng sekarang ini terlalu tinggi. Sesuai dengan peraturan Bank Indonesia (BI), honorarium Dewan Direksi harusnya 45 persen dari gaji Direktur Utama (Dirut). ”Yang terjadi di Bank Jateng itu kan mencapai 70 persen. Ini tidak patut,” katanya.

BPK minta, persentase honorarium Dewan Komisaris Bank Jateng diperhitungkan kembali. Sehingga memenuhi unsur kepatutan.

Ditambahkannya, memang peer group BI (Bank Indonesia) harus memperhatikan bank selevel di sekitarnya. Dalam hal ini adalah Bank Jatim, Bank Jabar dan Jakarta. ”Tapi peer group itu tidak pada angka nominal. Tapi persentase. Kalau 70 persen itu terlalu tinggi,” ujarnya.

Apa yang disampaikan Kepala BPK RI Perwakilan Jateng Cris Kuntadi ini sekaligus mematahkan penjelasan Sekretaris Perusahaan Bank Jateng, Windoyo seperti dimuat koran ini kemarin (24/12). Di mana saat dikonfirmasi menyatakan bahwa BI sebenarnya tidak menyebut angka persentase honorarium Dewan Komisaris. Yang disebutkan adalah kepantasan saja. ”BI tidak sebutkan berapa angka persentase honorarium komisaris. Yang disebutkan hanya kepantasan saja,” ungkapnya.

Untuk menentukan kepantasan itu, bisa melakukan studi banding dengan bank lain, misalnya Bank Jatim atau Bank Jabar. ”Berdasarkan studi banding itu, honor komisaris di Bank Jateng ditentukan 70 persen dari gaji Direktur Utama yang nilainya Rp 80 juta,” katanya. Sehingga honor Komisaris Utama Bank Jateng sebesar Rp 56 juta.

Windoyo mengakui, persentase honorarium Dewan Komisaris Bank Jateng itu jauh lebih besar dari honorarium Dewan Komisaris di Jatim, Jabar dan Jakarta. Di tiga daerah itu persentase honorarium Dewan Komisaris hanya 55 persen dari gaji dirutnya.

Windoyo saat kembali dikonfirmasi JPNN menyatakan pihaknya akan menindaklanjuti temuan BPK Jateng tersebut. Dia juga mengakui kalau secara persentase honorarium Dewan Komisaris Bank Jateng memang lebih tinggi dibanding Bank Jatim, Bank Jabar maupun Jakarta. ”Saya kemarin kan sudah menjelaskan itu Mas. Namun kalau dari nominal kita masih lebih kecil,” kilahnya.

Akan tetapi, kalau BPK bersikukuh harus diturunkan persentase honorarium Dewan Komisaris yang 70 persen dari gaji dirut, maka harus menunggu RUPS (rapat umum pemegang saham). ”Kalau menyangkut Dewan Komisaris, itu yang memutuskan direksi dalam RUPS,” jelasnya.

Sedangkan terkait kredit macet yang dihapus buku, ia mengaku barang jaminannya akan tetap dilelang.

Turun Tangan
Terpisah, anggota DPRD Jateng mendesak Gubernur Jateng Ganjar Pranowo dan Komisaris Utama Bank Jateng Sri Puryono turun tangan guna membenahi Bank Jateng. Menurut DPRD Jateng, kinerja Bank Jateng yang buruk bisa memengaruhi kepercayaan publik terhadap bank milik pemprov tersebut.

Anggota Komisi C DPRD Jateng Bambang Eko Purnomo meminta Gubernur Ganjar Pranowo selaku Pemegang Saham Pengendali (PSP) Bank Jateng untuk turun tangan. Hal tersebut terkait rapor merah yang didapat Bank Jateng dari BPK RI Perwakilan Jateng. ”PSP (Gubernur Jateng, Red) harus segera turun tangan membenahi. Jangan sampai masalah ini menjadi berlarut-larut,” desaknya.

Terlebih, lanjutnya, jajaran manajemen Bank Jateng saat ini dipilih langsung oleh Ganjar, termasuk Dirut Supriyatno. ”Bank Jateng ini kan penyumbang PAD (pendapatan asli daerah ) terbesar kedua setelah pajak. Tapi, dari dulu kinerjanya tidak memuaskan,” ungkapnya.

Dia menambahkan yang juga harus bertanggung jawab membenahi Bank Jateng adalah Komisaris Utama Sri Puryono. ”Kami berharap baik PSP dan komisaris turun tangan membenahi semuanya agar rapor merah BPK tidak berimbas menjadi permasalahan hukum,” katanya.

Seperti diberitakan sebelumnya Bank Jateng mendapatkan rapor merah dari BPK RI Perwakilan Jateng. Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT), ada enam permasalahan yang harus diperhatikan pihak operasional Bank Jateng.

Kepala BPK RI Perwakilan Jateng, Dr Cris Kuntadi, mengatakan, enam permasalahan tersebut, di antaranya adanya temuan Saldo Giro BI per 31 Desember 2013 yang mengalami overstated (lebih saji) dan saldo rekening penampungan kliring yang tidak dapat dijelaskan.

Permasalahan lain, lanjut Cris, adalah penyajian Giro ABA BCA atas kerja sama antara BPD Jateng dengan PT RS atas penggunaan ATM bersama per 31 Desember 2013, terjadi overstated senilai Rp 30 miliar. Selain itu, BPD Jateng juga diketahui melakukan kelebihan biaya pencadangan tantiem, jasa produksi dan penghargaan akhir masa jabatan direksi tahun 2013 sebesar Rp 39,4 miliar yang belum diperhitungkan dalam biaya tahun 2014.

”Bank Jateng juga belum memberikan data lengkap atas rekening kas daerah kepada Pemda. Juga, ada kredit proyek kepada PT BUM dengan plafon sebesar Rp 50 miliar yang digunakan tidak sesuai persetujuan kredit sebesar Rp 27,9 miliar. Selain itu, terjadi kelebihan pembayaran honorarium Dewan Komisaris yang melebihi ketentuan BI tentang pelaksanaan Good Corporate Governance,” katanya.

Komisaris Utama Bank Jateng Sri Puryono hingga berita ini diturunkan belum dapat dikonfirmasi. Seharian kemarin Sri Puryono yang juga Sekda Jateng disibukkan dengan rapat Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat). Sedangkan malamnya, dia mendampingi Gubernur Ganjar Pranowo melakukan pantauan peringatan malam Natal ke sejumlah gereja di Kota Semarang. (ric/udi/jpnn/aro/ce1)