Penyidik Tipikor Geledah Kantor Dinas Kebersihan

125
MENCARI BUKTI: Sejumlah penyidik tipikor Polrestabes Semarang saat menggeledah kantor Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP) Kota Semarang. (ADITYO DWI/RADAR SEMARANG)
 MENCARI BUKTI: Sejumlah penyidik tipikor Polrestabes Semarang saat menggeledah kantor Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP) Kota Semarang. (ADITYO DWI/RADAR SEMARANG)

MENCARI BUKTI: Sejumlah penyidik tipikor Polrestabes Semarang saat menggeledah kantor Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP) Kota Semarang. (ADITYO DWI/RADAR SEMARANG)

KALICARI – Sejumlah petugas penyidik tindak pidana korupsi (Tipikor) Polrestabes Semarang, Selasa (23/12) menggeledah kantor Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP) Kota Semarang di Jalan Supriyadi, Semarang. Pengeledahan itu terkait kasus penyelewengan anggaran pengadaan taman kota tahun 2012 dengan tersangka mantan Kepala Bidang Pertamanan DKP Kota Semarang, Sujadi.

Pantauan Radar Semarang kemarin, sejumlah penyidik Tipikor tiba sekitar pukul 10.20. Setelah meminta izin, mereka langsung melakukan penggeledahan di sejumlah ruangan, di antaranya ruang Kabid Pertamanan, dan ruang Keuangan. Satu per satu berkas dan dokumen-dokumen penting diperiksa.

Kapolrestabes Semarang Kombes Pol Djihartono menjelaskan, penggeledahan dilakukan untuk memeriksa sejumlah dokumen yang dijadikan barang bukti dalam kasus dugaan korupsi yang menjerat Sujadi.

”Ada enam bendel dokumen laporan pertanggungjawaban kegiatan pengadaan dan perawatan taman, dan 22 bendel dokumen berkaitan dengan pengadaan ruang terbuka hijau (RTH) yang kami temukan,” kata Djihartono didampingi Kasatreskrim AKBP Sugiarto.

Sejumlah dokumen penting tersebut, selanjutnya akan dilakukan pengkajian untuk kemudian dibuat berita acata. ”Tersangka juga akan kami lakukan pemeriksaan lanjutan termasuk pemeriksaan saksi-saksi,” ujar Djihartono.

Kapolrestabes menjelaskan, dalam kasus ini, ‎Sujadi ditetapkan tersangka karena menggunakan surat perintah kerja (SPK) fiktif, dan laporan pertanggungjawaban yang tidak sesuai ketentuan. Tersangka melakukan penunjukan secara langsung kepada pihak ketiga. ”Tapi tidak pernah sama sekali melakukan kegiatan sesuai berkas tersebut,” jelasnya.

Sedikitnya ada tujuh kegiatan‎ atau program pengadaan ruang terbuka hijau atau taman yang menelan anggaran Rp 3,8 miliar. ”Kami sudah melakukan ekspose dengan BPKP Perwakilan Jateng, ditemukan kerugian negara Rp 1,1 miliar,” terang Djihartono.

Hingga kini, kasus dugaan korupsi tersebut masih dikembangkan oleh penyidik Tipikor Polrestabes Semarang. Sujadi selaku Kepala Bidang Pertamanan DKP Kota Semarang saat itu diduga melakukan penyelewengan anggaran perawatan pertamanan tahun anggaran 2012.

Kala itu, seharusnya proyek perawatan taman tersebut dilelang terlebih dulu. Namun proyek tersebut justru dipecah-pecah oleh Sujadi dan menunjuk rekanan secara langsung. Bahkan diduga telah terjadi rekayasa bahwa proyek belanja tersebut fiktif.

Sebelumnya, Sujadi telah menjalani pemeriksaan di ruang penyidik Unit Tipikor Mapolrestabes Semarang pada Jumat (25/10/2013) silam.

Berdasarkan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Jateng tahun 2013, ditemukan adanya penyalahgunaan anggaran dari APBD senilai Rp 700 juta. Selain itu, pihak penyedia jasa yang ditunjuk Sujadi saat itu, untuk menyediakan prasarana, diduga fiktif.

Salah satunya, DKP Kota Semarang mengajukan anggaran belanja pemeliharaan sarana prasarana taman kota 2012 senilai Rp 744.284.800. Anggaran tersebut kemudian diklaim terealisasikan senilai Rp 742.688.335. Tim BPK menemukan nota dan kuitansi belanja yang tidak logis.

Dalam penelusuran dan pemeriksaan BPK, ternyata dalam nota dan kuitansi yang disimpan oleh Sujadi, yang saat itu menjabat sebagai Kepala Bidang Pertamanan, tidak ditemukan bukti belanja. Bahkan pihak penyedia jasa yang diklaim melakukan pengadaan barang juga tidak ditemukan.

Selain itu, BPK juga menemukan nota dan kuitansi belanja pemeliharaan sarana prasarana taman kota sebesar Rp 418.003.202. Berikut PPn dan PPh pasal 22 yang telah disetorkan Bendahara Pengeluaran sebesar Rp 76.071.773.

Jika SPJ TA 2012 senilai Rp 742.688.335 dikurangi belanja riil senilai Rp 418.003.202, kemudian dikurangi lagi pembayaran PPn dan PPh 22 senilai Rp 76.071.773, maka masih terdapat sisa. Yakni, kekurangan belanja riil sebesar Rp 248.613.360. Padahal dalam laporannya, anggaran belanja sebesar Rp 744.284.800 telah direalisasikan senilai Rp 724.688.335.

Kepala Dinas Pertamanan Kota Semarang Ulfi Imran Basuki saat dikonfirmasi mengakui, kemarin di tempatnya telah kedatangan beberapa petugas penyidik Tipikor Polrestabes Semarang. Menurutnya, petugas tersebut mencari dokumen yang diduga terkait kasus korupsi tahun 2012.

”Polrestabes mohon izin kepada kami, mau mencari dokumen terkait kasus korupsi 2012,” tegasnya kepada Radar Semarang, Selasa (23/12) kemarin.

Ulfi mengaku belum tahu persis mengenai adanya dugaan korupsi yang terjadi di dinasnya pada 2012. Menurutnya, pada tahun itu, pihaknya belum menjabat sebagai Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Semarang.

”Intinya hanya itu, petugas datang mohon izin mencari dokumen kasus korupsi tahun 2012. Kami juga belum tahu itu kasus korupsi bidang apa dan berapa kerugiannya,” ujarnya. (amu/mha/aro/ce1)