Pembangunan Halte BRT Melanggar Ketentuan

259
MELANGGAR KETENTUAN- Sejumlah pekerja sedang membangun halte BRT Aglomerasi di depan Pasar Babadan. Halte tersebut dikeluhkan karena lokasi pembangunannya melanggar ketentuan karena berada di tengah trotoar. (PRISTYONO/RADAR SEMARANG)
MELANGGAR KETENTUAN- Sejumlah pekerja sedang membangun halte BRT Aglomerasi di depan Pasar Babadan. Halte tersebut dikeluhkan karena lokasi pembangunannya melanggar ketentuan karena berada di tengah trotoar. (PRISTYONO/RADAR SEMARANG)
MELANGGAR KETENTUAN- Sejumlah pekerja sedang membangun halte BRT Aglomerasi di depan Pasar Babadan. Halte tersebut dikeluhkan karena lokasi pembangunannya melanggar ketentuan karena berada di tengah trotoar. (PRISTYONO/RADAR SEMARANG)
MENGGANGGU- Halte di depan Benteng Willem Ungaran dibangun di tengah trotoar, sehingga mengganggu pengguna jalan. (PRISTYONO/RASE)
MENGGANGGU- Halte di depan Benteng Willem Ungaran dibangun di tengah trotoar, sehingga mengganggu pengguna jalan. (PRISTYONO/RASE)

UNGARAN- Pembangunan halte Bus Rapid Transit (BRT) di sepanjang jalan utama Ungaran Bawen, dikeluhkan dalam Forum Lalu lintas dan Angkutan Jalan (FLAJ) Kabupaten Semarang. Sebab halte yang difungsikan untuk bus Aglomerasi Kedungsapur, Koridor Stasiun Tawang-Terminal Bawen tersebut, keberadaannya dinilai menyalahi aturan dan menganggau aktivitas pengguna jalan.

FLAJ tersebut terdiri dari semua instansi seperti Dishubkominfo Kabupaten Semarang, Organda, hingga Satlantas Polres Semarang. Pembahasan dalam FLAJ digelar Senin (22/12) siang kemarin di gedung Setda Kabupaten Semarang merekomendasi agar pembangunan halte tersebut ditinjau ulang.

Salah seorang anggota FLAJ Kabupaten Semarang, Husein Abdullah mengatakan, pembangunan halte BRT menyalahi ketentuan. Sebab posisinya berada di trotoar, sehingga ketika dioperasikan maka BRT akan berhenti di badan jalan. Imbasnya terjadi kemacetan arus lalulintas dan dapat memicu kecelakaan lalulintas. “Memang tidak semua halte menyalahi ketentuan. Tetapi yang menyalahi aturan jumlahnya cukup banyak. Pembangunan halte tersebut tentu melanggar Inpres No 4 Tahun 2013 tentang Dekade Lalu lintas Berkeselamatan. keberadaan halte BRT yang melanggar ketentuan itu akan merugikan masyarakat.,” tutur Husein.

Menurut Husein, keadaan tersebut disebabkan karena tidak ada koordinasi antar instansi. Sehingga pihaknya meminta agar FLAJ Kabupaten Semarang merekomendasikan kepada Dishubkominfo Provinsi Jawa Tengah meninjau kembali pembangunan halte BRT tersebut. “Informasinya ada 42 halte sepanjang Ungaran hingga Bawen. Halte-halte yang menyalahi aturan antara lain halte BRT di Pasar Babadan, Karangjati, Kanindo, Alun-Alun Ungaran, Jalan Diponegoro Ungaran, di depan Benteng Willem II haltenya menutup trotoar,” terang Husein.

Menurut Kepala Dishubkominfo Kabupaten Semarang, Prayitno Sudaryanto, jumlah halte BRT baik permanen maupun portabel ada 36 buah. Ada 9 halte berlokasi di Kota Semarang, sisanya di Jalan Gatot Subroto hingga Jalan Soekarno Hatta Bawen, Kabupaten Semarang. “Keluhan masyarakat itu akan kita sampaikan dan dibahas kembali bersama Dishubkominfo Provinsi Jawa Tengah. Sedangkan usulan pembuatan U-turn di persimpangan Ngobo dan dipertemuan Jalan Lingkar Ungaran dengan jalur utama akan kita sampaikan ke satuan kerja yang membidangi,” ungkas Prayitno. (tyo/zal)