AJANG PUNGLI : Oknum Petugas Dishub Kendal menarik uang Rp 2.000 kepada pengunjung di pintu masuk Pelabuhan Kendal. (BUDI SETYAWAN/RADAR SEMARANG)
 AJANG PUNGLI : Oknum Petugas Dishub Kendal menarik uang Rp 2.000 kepada pengunjung di pintu masuk Pelabuhan Kendal. (BUDI SETYAWAN/RADAR SEMARANG)

AJANG PUNGLI : Oknum Petugas Dishub Kendal menarik uang Rp 2.000 kepada pengunjung di pintu masuk Pelabuhan Kendal. (BUDI SETYAWAN/RADAR SEMARANG)

KENDAL— Praktik pungutan liar (pungli) terjadi di Pelabuhan Tanjung Kendal yang terletak di Kecamatan Kaliwungu. Setiap warga yang masuk ke pelabuhan yang belum resmi dioperasikan itu wajib membayar Rp 2.000 oleh oknum petugas jaga Dinas Perhubungan (Dishub) Kendal.

Pantauan Radar Semarang, Pelabuhan Kendal yang belum resmi dibuka itu hampir setiap sore dan hari-hari libur (Sabtu dan Minggu) selalu banyak dikunjungi. Baik bagi pemancing, maupun anak-anak muda yang ingin bersantai menikmati pemandangan laut. Setiap harinya bisa ratusan pengunjung yang masuk. Tapi sayangnya, untuk dapat masuk warga diwajibkan membayar biaya masuk sebesar Rp 2.000. Uang tersebut diklaim oknum petugas untuk biaya retribusi masuk dan parkir.

“Ndak tau, pokoknya setiap masuk ditarik Rp 2.000, katanya masuk kena retribusi dan parkir. Tapi kenyataannya tidak dikasih bukti karcis atau kartu parkir. Tapi karena ditarik, jadi ya terpaksa bayar,” keluh Muhammad Abdi, salah seorang pengunjung kepada Radar Semarang, Senin (22/12).

Penarikan diakuinya dikenakan bagi pengedara kendaraan bermotor saja. Sementara warga yang menggunakan sepeda atau jalan kaki tidak dipungut. “Tapi persoalannya, apakah memang ada aturan Perbup atau Perda, bahwa warga yang masuk ke Pelabuhan ditarik retribusi, wong pelabuhan saja belum diresmikan,” katanya.

Ia meminta kepada Bupati Kendal, Widya Kandi Susanti untuk memecat oknum yang telah melakukan pungli tersebut. Sebab, itu sudah termasuk penyalahgunaan wewenang dan jabatan. “Bupati dipilih oleh rakyat, harusnya berpihak kepada rakyat. Jika ada anak buahnya yang melanggar aturan, harus dipecat,” pintanya.

Hal senada dikatakan Miftahul Anam, pengunjung lainnya. Ia mengaku bersama tujuh temannya menggunakan lima motor ditarik petugas uang sebesar Rp 10 ribu. “Katanya retribusi masuk, per motor dikenakan Rp 2.000,” katanya.

Menurutnya, pengunjung yang masuk juga tidak diberikan karcis sebagai bukti. Jadi bagaimana laporan atau jaminan bahwa retribusi itu akan masuk ke kas daerah yang dapat menambah Pendapatan Asli Daerah (PAD). “Ini bisa masuk kantong pribadi dan memperkaya diri oknum,” tambahnya.

Terpisah, Kepala Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia (ORI) Jateng, Achmad Zaid mengaku dirinya sudah mendapatkan laporan perihal adanya pungli di Pelabuhan Kendal. Secepatnya, pihaknya akan melakukan penyelidikan di lapangan untuk memastikan oknum Dishub yang melakukan pungli. “Jika tidak ada karcis masuk, apapun alasannya jelas itu pungli namanya. Makanya kami akan ke lapangan dan melakukan klarifikasi dengan Dinas Perhubungan selaku yang mengelola pelabuhan dan Bupati Kendal jika memang diperlukan nantinya,” tandasnya.

Menanggapi hal tersebut, Bupati Kendal Widya Kandi Susanti berjanji akan memberikan sanksi kepada petugas Dishub jika memang terbukti melakukan pungli. “Sanksi sesuai kesalahannya. Tapi akan saya cek dulu kebenarannya apakah itu pungli atau bukan,” ungkapnya.

Pihaknya juga akan menanyakan hal tersebut kepada Dishub. Sebab sebagai pemimpin ia ingin menghindari fitnah yang dapat merugikan orang lain. Meskipun sampai saat ini pihakya belum mengeluarkan SK atau Perbub yang mengatur dan mewajibkan retribusi masuk di Pelabuhan Kendal. (bud/ric)