MANYARAN – Ir Eko Tjiptartono, salah satu tersangka kasus dugaan korupsi pengalihan aset tanah milik Pemkab Banyumas di Gunung Tugel, Karangklesem, Purwokerto Selatan menyatakan bahwa kasus yang menimpa dirinya penuh dengan rekayasa dan dipaksakan oleh oknum kejaksaan pada Kejaksaan Negeri (Kejari) Purwokerto. Atas hal itu, ia mengaku telah mengajukan permohonan perlindungan hukum kepada Presiden RI Joko Widodo.

”Suratnya telah kami kirim hari ini (kemarin, Red). Selain kepada Presiden Jokowi, permohonan yang sama juga kami tujukan kepada Kejaksaan Agung, Kementerian Hukum dan HAM, Ombudsman RI, dan Komisi Kejaksaan,” ungkap Eko melalui kuasa hukumnya, Didik Kariyanto kepada Radar Semarang, Senin (22/12).

Dijelaskan Didik, kasus yang menimpa kliennya terkait dengan perkara sebelumnya atas objek yang sama. Sebelumnya, Kejari Purwokerto sempat mendakwa adik mantan Rektor Undip almarhum Prof Eko Budihardjo ini atas korupsi pengadaan tanah PDAM Banyumas untuk proyek instalasi pengolahan air limbah, bersama mantan Direktur PDAM setempat, Achadi Cahyono.

Keduanya sempat dijatuhi pidana penjara selama satu tahun. Namun di tingkat kasasi dinyatakan tidak terbukti bersalah dan dibebaskan. ”Bisa jadi, karena alasan itu, mereka ketakutan jika kami menuntut ganti rugi dan rehabilitasi. Sehingga dengan segala cara mencari-cari kesalahan atas klien kami,” katanya.

Padahal menurut ketentuan, lanjut Didik, perkara yang telah memiliki kekuatan hukup tetap (inkrah) tidak dapat diperkarakan lagi. Ini sesuai dengan asas dalam ilmu hukum yaitu ne bis in idem. Atas hal itu, pihaknya mengaku telah melayangkan surat kepada Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jateng untuk meminta dilakukan gelar perkara.

”Oleh Kejati dijanjikan akan dilaksanakan pertengahan Desember ini. Namun hingga sekarang belum juga ditindaklanjuti. Akhirnya kami mengadu ke Kejagung,” imbuh Didik yang mengaku telah empat kali datang ke Kejati Jateng ini.

Didik menegaskan, pihaknya siap mengadu alat bukti atas kepemilikan tanah seluas 11 hektare dalam empat sertifikat hak milik kliennya yang dinilai menjadi aset pemerintah itu. Bukti-bukti tersebut meliputi nota pembelian dari pemilik sebelumnya Jenderal Soeprapto, ganti rugi serta kesepakatan warga atas penyertifikatan tanah, serta bukti keterangan pihak perangkat desa setempat, camat, pemerintah kabupaten dan provinsi yang menyatakan tidak pernah memiliki dan tidak tercatat sebagai asetnya.

”Pihak pemerintah saja mengakui tidak memiliki tanah tersebut, kenapa pihak Kejari Purwokerto masih ngotot (mempermasalahkannya, Red),” ujarnya didampingi Radja Supiyanto, putra Ir Eko yang juga sebagai pengacara.
Seperti diketahui, kasus ini bermula pada 1974 warga sekitar Gunung Tugel Kelurahan Karangklesem menjual lahan mereka kepada Pemkab Banyumas dengan alasan dijadikan tempat penghijauan. Namun pada 2012, tanah yang dijadikan lokasi penghijauan itu tiba-tiba berpindah kepemilikan menjadi milik Eko Tjiptartono dengan alasan telah membeli dari seseorang. Melihat kenyataan seperti itu, warga kemudian melaporkan ke Kejari Purwokerto. (fai/ida/ce1)