PUDAKPAYUNG – Bank Jateng atau PT Bank Pembangunan Daerah (BPD) milik Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jateng mendapatkan rapor merah dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Jateng. Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT), ada enam permasalahan yang harus diperhatikan pihak operasional Bank Jateng.

Kepala BPK RI Perwakilan Jateng, Cris Kuntadi mengatakan bahwa enam permasalahan tersebut, di antaranya adanya temuan Saldo Giro BI per 31 Desember 2013 yang mengalami overstated (lebih saji) dan saldo rekening penampungan kliring yang tidak dapat dijelaskan.

Permasalahan lain, lanjut Cris, adalah penyajian Giro ABA BCA atas kerja sama antara BPD Jateng dengan PT RS atas penggunaan ATM bersama per 31 Desember 2013, terjadi overstated senilai Rp30 miliar. Selain itu, BPD Jateng juga diketahui melakukan kelebihan biaya pencadangan tantiem, jasa produksi dan penghargaan akhir masa jabatan direksi tahun 2013 sebesar Rp 39,4 miliar yang belum diperhitungkan dalam biaya tahun 2014.

”Bank Jateng juga belum memberikan data lengkap atas rekening kas daerah kepada Pemda. Juga, ada kredit proyek kepada PT Bum dengan plafon sebesar Rp 50 miliar yang digunakan tidak sesuai persetujuan kredit sebesar Rp 27,9 miliar.
Selain itu. terjadi kelebihan pembayaran honorarium Dewan Komisaris yang melebihi ketentuan BI tentang pelaksanaan Good Corporate Governance,” kata Cris Kuntadi saat menyampaikan laporan di kantornya, Senin (22/12).

Atas temuan-temuan tersebut, Cris memberikan waktu kepada pihak BPD Jateng untuk menindaklanjuti laporan tersebut selama 60 hari ke depan. Disinggung mengenai adanya kemungkinan pelanggaran hukum atas temuan tersebut, Cris mengaku belum dapat memastikan.

”Akan kami kaji setelah BPD Jateng menindaklanjuti laporan kami. Jika ada yang mengarah kepada pelanggaran hukum, akan kami koordinasikan dengan BPK Pusat dan aparat hukum untuk menindaklanjuti,” pungkasnya.

Menanggapi hasil temuan BPK, Direktur Utama PT BPD Jateng Supriyatno saat ditemui mengaku akan menindaklanjuti laporan tersebut. Menurutnya, masih ada waktu dua bulan untuk menyelesaikan masalah-masalah yang terjadi di institusinya. ”Ini kan baru laporan hasil pemeriksaan. Akan segera kami selesaikan,” jawabnya singkat.

Sementara itu, Gubernur Jateng Ganjar Pranowo yang turut hadir dalam kesempatan tersebut berharap para instansi yang mendapatkan hasil LPH dari BPK tersebut segera menindaklanjutinya. Menurutnya, waktu 60 hari yang diberikan sangat singkat dan harus digunakan sebaik mungkin. ”Sehingga permasalahan yang ada dapat segera teratasi,” pungkasnya.

Selain melakukan pemeriksaan terhadap PT BPD Jateng, BPK RI Perwakilan Jateng juga melakukan pemeriksaan terhadap 24 laporan lainnya. Laporan tersebut terdiri atas 10 pemeriksaan kinerja atas penyediaan air bersih di 10 kabupaten/kota serta 14 PDTT yang di antaranya meliputi KPUD Provinsi Jateng, PDTT atas belanja daerah Provinsi Jateng, PDTT atas RSUD Margono dan RSUD Kudus, pemeriksaan pengelolaan aset daerah Kabupaten Wonogiri. (fai/ida/ce1)