SALATIGA— Tanah sisa pembangunan Jalan Lingkar Salaltiga (JLS) milik Pemkot Semarang diduga diperjual belikan kembali oleh pemilik lama kepada pihak lain. Hal itu mencuat ketika petugas ingin melakukan penertiban pedagang yang dianggap illegal. Namun sejumlah pedagang justru mengaku tanah yang ditempatinya adalah hasil pembelian dari pemilik lama.

Menurut Pramono Ketua RW 06 Grogol, memang banyak sisa tanah pembangunan JLS yang belum terinventarisir. Salah satu warga Grogol juga ada yang menggunakan tanah pemkot tersebut untuk berdagang, dengan membuat bangunan semi permanen.“Saya tidak berani untuk menegur mereka, karena bukan wewenang saya. Sebagai ketua RW saya hanya menasehati saja. Jika mau menerima, alhamdulillah, kalau tidak mau terserah mereka,” tutur Pramono.

Suminah seorang penjual di JLS juga menuturkan , jika tanah yang berlokasi di RW 03 Pulutan ada sengketa yang diduga antara pemilik lama yang tanahnya sudah dijual ke Pemkot. “Masalahnya beberapa pedagang yang membeli tanah di sana, bingung ingin membangun tanah yang dibelinya. Karena belakangan mereka baru tahu kalau tanah di sana setengahnya bukan milik penjual lagi,” tutur Suminah.

Menanggapi hal tersebut, Sulitya Kabag Tata Pemerintahan melalu Kepala Humas Adi Setiyarso mengatakan bahwa memang ada indikasi pemilik lama yang menjual tanah milik pemkot di Pulutan. Tanah sisa pembangunan Jalan Lingkar Salatiga memang belum tersertifikasi. Kami juga sudah mendatangi pemilik lama, dia meminta kebijakan kepada pemerintah agar nantinya tidak diributkan.“Kami juga mendapat informasi, ada beberapa titik tanah pemkot yang dikuasai warga. Kami sudah melakukan mediasi kepada mereka yang juga pemilik lama. Lucunya pemilik lama malah meminta kepada kami untuk memberikan kebijakan, agar yang membeli nanti tidak marah kepadanya,” tutur Adi.

Terkait penanganan tanah pemkot tersebut Sulistya akan melakukan kroscek lanjutan terkait tanah-tanah pemkot yang kemungkinan dikuasai warga. Pemerintah kota akan melakukan sosialisasi kepada kelurahan. Rencananya tanah pemkot sisa pembangunan JLS, akan disertifikasikan tahun ini, sehingga tidak muncul hal-hal seperti ini lagi. “Kami juga menyayangkan, banyak tanah milik pemkot yang dijadikan bangunan semi permanen di Jalan lingkar, maka rencananya kami akan melakukan mediasi terkait hal ini. Jika mereka nantinya mau menyewa, bisa saja asalkan sesuai perda tentang pengelolaan barang milik daerah,” tutur Sulistya. (mg14/zal)