Dewan Minta Pemkot Perketat IMB

158
TANAH LABIL : Rumah warga Deliksari roboh dan hancur saat terjadi bencana longsor beberapa waktu lalu. (ADITYO DWI/RADAR SEMARANG)
TANAH LABIL : Rumah warga Deliksari roboh dan hancur saat terjadi bencana longsor beberapa waktu lalu.  (ADITYO DWI/RADAR SEMARANG)
TANAH LABIL : Rumah warga Deliksari roboh dan hancur saat terjadi bencana longsor beberapa waktu lalu. (ADITYO DWI/RADAR SEMARANG)

BALAI KOTA – Pemkot Semarang diminta memperketat pemberian izin pendirian bangunan, utamanya terhadap warga yang ingin mendirikan bangunan di kawasan rawan longsor. Sosialisasi kepada warga melalui tingkat kelurahan juga harus ditingkatkan.

”Idealnya, orang mendirikan rumah ada IMB (izin mendirikan bangunan), saat mengurus IMB itulah mestinya pihak DTKP (Dinas Tata Kota dan Perumahan) bisa menyatakan apakah di situ boleh didirikan (bangunan) atau tidak,” terang Wakil Ketua Komisi D DPRD Kota Semarang, Anang Budi Utomo, kepada Radar Semarang, kemarin.

Disinggung warga Trangkil, Sukorejo, Gunungpati, korban longsor yang sebelumnya direlokasi di Rumah Susun Sistem Sewa (Rusunawa) Kaligawe, namun kini kembali lagi ke lokasi longsor. Legislator dari Fraksi Golkar ini sudah memprediksi ketika proses relokasi dilakukan beberapa waktu lalu.

”Saya sudah menebak sejak dulu, sejak awal jika mereka (korban longsor) akan kembali lagi ke Trangkil. Ternyata dengan memindahkan mereka ke rusunawa belum menyelesaikan masalah. Mereka menganggap relokasi itu hanya bersifat sementara, tidak permanen,” ujarnya.

Melihat kondisi seperti itu, apakah perlu adanya perda terkait larangan menempati daerah rawan longsor? ”Tidak perlu sampai perda, cukup di pengurusan IMB saja sudah bisa melarang. Jika memang pemkot tidak menurunkan IMB, tapi ternyata ada bangunan di kawasan itu, berarti statusnya ilegal,” tandasnya.

Menurut Anang, pemkot harus mencarikan solusi terhadap warga-warga yang masih menempati daerah rawan longsor. Relokasi ke rusunawa seperti yang dilakukan oleh sejumlah warga Trangkil beberapa waktu lalu dianggap (warga) bukan solusi tepat dan bersifat permanen.

”Pemerintah harus mencarikan solusi yang bisa diterima warga secara permanen. Kalau mencarikan tempat menggunakan metode tukar guling dengan tanah pemkot lain itu tidak bisa,” katanya.

Selain memperketat perizinan mendirikan bangunan, lanjut Anang, pemkot juga harus meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat tentang bahayanya menghuni daerah rawan longsor.

”Tentunya pemerintahan yang paling bawah, yakni kelurahan yang bisa mengimbau dan melakukan pendekatan ke tingkat RT-RW-nya. Kami mengharapkan aparat pemerintah terdekat melakukan pendekatan terus,” ujarnya.

Prinsipnya, tegas Anang, perda RTRW (rencana tata ruang wilayah) harus ditegakkan. Selama ini menurutnya, penegakan RTRW masih lemah. Terbukti, banyak permukiman yang berdiri di area yang bukan zonanya. ”Kalau daerah zona konservatif, permukiman ya harus dilarang. Aparat paling bawah harus proaktif juga,” ujarnya.

Kemarin saat pembahasan anggaran dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Komisi D sudah memerintahkan bidang penanggulangan bencana melakukan mitigasi daerah rawan bencana. Hal itu untuk mengurangi dan bentuk pencegahan terhadap bencana-bencana yang sering melanda di Kota Semarang, seperti longsor, rob, dan banjir. ”Mulai dari penyuluhan dikuati lagi, karena di Semarang BPBD kita konsentrasikan untuk longsor, banjir dan rob. Coba mitigasinya bencana ini bagaimana. Kalau banjir itu sudah ada mitigasi, ketika ketinggian air mulai melebihi batas, maka akan ada sirene yang berbunyai, nah kalau longsor dan rob ini bagaimana. Saya berharap pemkot tidak hanya melakukan penanganan saja, tapi juga pencegahan,” tandasnya.

Kepala BPBD Kota Semarang Iwan Budi Setiawan mengatakan, Kota Semarang daerah rawan longsor terdapat di beberapa kecamatan, tetapi tidak di semua kelurahannya. Selain di Kecamatan Semarang Barat, juga Semarang Selatan, Gajahmungkur, Gunungpati dan Ngaliyan.

BPBD sudah dan selalu memberi peringatan masyarakat secara langsung, lurah dan camat yang wilayahnya termasuk rawan longsor. Mereka diingatkan agar saat hujan lebih baik melakukan evakuasi terlebih lebih dulu, agar tidak timbul korban ketika terjadi kejadian bencana longsor.

Sementara Wali Kota Semarang Hendrar Prihadi menyatakan, sudah membentuk tim siaga bencana di tiap-tiap kelurahan, sudah ada 32 kelurahan yang memiliki tim siaga becana. ”Dan Pak Iwan (Iwan Budi Setiawan) selaku Kepala BPBD sudah saya minta untuk mengaktifkan mereka dan menyatakan semarang sebagai siaga bencana. Jadi semua tim rescue dan lainnya posisinya sekarang siaga bencana,’’ tegasnya.

Tim siaga bencana ini harus memberikan pemahaman sosialisasi kepada masyarakat yang tinggal di tempat-tempat potensi bencana seperti di wilayah banjir maupun wilayah longsor. ”Mudah-mudahan upaya preventif ini bisa mendapatkan hasil yang lebih baik buat pencegahan bencana. Karena dari Badan Mitigasi Bencana, Kota Semarang termasuk daerah rawan bencana. Makanya saya berharap semua unsur masyarakat di Semarang bisa saling mengingatkan dan bisa waspada,” tandasnya. (zal/ida/ce1)