TAWANG MAS – Sistem deteksi dini (early warning system) bencana yang dipasang pemerintah pusat dan pemprov Jateng belum bisa terintegrasi. Sejauh ini alat pantau dini bencana masih bekerja secara parsial dengan sistem masing-masing. Pemprov Jateng berharap pemerintah pusat memasang early warning system di seluruh titik rawan bencana yang telah dipetakan.

Kepala Dinas Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Jateng Teguh Dwi Paryono mengatakan sistem deteksi dini yang dipasang saat ini berlainan. Dia mencontohkan alat pantau yang dipasang pihaknya memonitor curah hujan dan pergerakan tanah. Alat pantau pergerakan tanah akan berbunyi sirenenya jika mendeteksi pergerakan tanah. Sementara alat dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) dan Universitas Gajah Mada (UGM), sistemnya lain lagi.

”Belum ada integrasi dari alat-alat tersebut. Sistemnya masih parsial. Namun intinya sama yakni sebagai antisipasi terhadap datangnya bencana,” ujarnya usai membuka Bazar Dharma Wanita Persatuan Dinas ESDM di kantor Dinas ESDM Jateng, Jumat (19/12).

Hingga kini, lanjutnya, belum ada yang bisa mengoneksikan satu alat dengan alat pantau lainnya. Dinas ESDM Jateng sendiri telah memasang 45 alat pantau gerakan tanah di seluruh Jateng. Khusus untuk Kabupaten Banjarnegara, telah dipasang 3 unit alat pantau. Yakni, di Desa Sijeruk Kecamatan Banjarmangu; Desa Wanayasa Kecamatan Pandansari, dan Desa Pingit Lor Kecamatan Pandansari.

Teguh menyambut baik rencana pemerintah pusat memasang alat early warning system. Namun dia berharap jika pemerintah konsisten, alat tersebut dipasang di setiap lokasi rawan longsor sesuai pemetaan yang dibuat pihaknya. Di Jateng, dari 35 kabupaten/kota, 27 di antaranya masuk kategori rawan longsor. Longsor mengancam di 2.024 desa yang tersebar di 200 kecamatan. ”Idealnya ya dipasang di seluruh titik rawan bencana itu,” paparnya. (ric/aro/ce1)