Siti Nurmarkesi Dituntut 6 Tahun

185
Siti Nurmarkesi. (DOK/RADAR SEMARANG) Siti Nurmarkesi. (DOK/RADAR SEMARANG)
 Siti Nurmarkesi. (DOK/RADAR SEMARANG) Siti Nurmarkesi. (DOK/RADAR SEMARANG)

Siti Nurmarkesi. (DOK/RADAR SEMARANG)
Siti Nurmarkesi. (DOK/RADAR SEMARANG)

MANYARAN – Mantan Bupati Kendal Siti Nurmarkesi tampaknya harus benar-benar menyesali atas perbuatan yang telah dilakukannya. Lantaran diduga melakukan tindak pidana korupsi penyaluran dana bantuan sosial (bansos) keagamaan Kabupaten Kendal 2010 sekitar Rp 1,3 miliar, ia dituntut pidana penjara selama 6 tahun. Selain itu, ia juga dituntut membayar denda sebesar Rp 100 juta subsider 3 bulan kurungan.

”Menuntut majelis hakim yang memeriksa perkara ini menyatakan terdakwa bersalah melakukan tindak pidana korupsi melanggar pasal 3 jo pasal 18 UU Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dan diganti menjadi UU Nomor 20 tahun 2001 jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP,” ujar Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada Kejaksaan Negeri (Kejari) Kendal, Maliki Budianto saat membacakan tuntutannya di Pengadilan Tipikor Semarang, Kamis (18/12).

Selain dua pidana tersebut, JPU juga menuntut yang bersangkutan membayar uang pengganti (UP) kerugian negara sebesar Rp 1.274.260.000. Jika dalam waktu satu bulan tidak dapat dibayarkan, maka harta kekayaan terdakwa akan disita untuk kemudian dilelang untuk membayarnya.

”Jika harta kekayaannya tidak cukup, maka diganti dengan pidana penjara selama satu tahun,” kata JPU Hernando di hadapan majelis hakim yang diketuai Gatot Susanto.

Dalam tuntutannya, JPU mendasarkan pada hal-hal yang memberatkan dan meringankan. Hal yang memberatkan adalah terdakwa tidak mengakui perbuatannya, tidak merasa bersalah, dan tidak berterus terang dalam persidangan. ”Sedangkan hal yang meringankan, terdakwa belum pernah dihukum, dan berlaku sopan di persidangan,” ujar JPU Kristin.

Atas tuntutan tersebut, majelis hakim memberikan waktu selama 3 minggu bagi terdakwa dan kuasa hukumnya untuk menyiapkan nota pembelaan (pledoi) sebelum dijatuhkan vonis putusan. Jika dalam waktu tersebut tidak dilakukan, maka dianggap telah memberikan pledoi dan gugur dari kesempatan memberikan pembelaan. ”Sidang ditunda dan dilanjutkan kembali Kamis (8/1/15) dengan agenda pembacaan pledoi,” kata Gatot sebelum mengakhiri persidangan.

Ditemui usai sidang, JPU Maliki menyatakan bahwa tuntutan tersebut telah memenuhi rasa keadilan masyarakat. Mengingat terdakwa adalah mantan kepala daerah yang menjadi panutan masyarakat. ”Dalam hal ini terdakwa telah melakukan perbuatan yang tidak disertai dasar hukum. Seharusnya dalam memberikan bantuan didahului adanya SK (surat keputusan) bupati. Namun SK itu baru turun setelah kegiatan selesai,” bebernya.

Penasihat hukum terdakwa, Arif Nurrohman Sulistyo dan Andre Renaldo dalam pernyataannya mengungkapkan kekecewaannya. Menurutnya, tuntutan tersebut terlalu tinggi dan bahkan tidak manusiawi. Keduanya berdalih, sesuai fakta persidangan tidak ada yang mendukung tuntutan tersebut.

”Semua saksi mengakui tidak ada dana yang diselewengkan. Semua dana bansos sebesar Rp 1,3 miliar sampai ke penerima dan pihak penerima juga mengakui jumlahnya telah sesuai. Dalam hal ini jaksa telah menyampingkan fakta,” tegas Arif.

Disinggung besarnya uang pengganti kerugian negara yang maksimal, Andre menegaskan bahwa hal itu sangat tidak masuk akal. Berdasarkan perhitungan dari ahli kejaksaan, diketahui hanya sekitar Rp 310 juta. Itu pun masih bisa diperdebatkan keakuratannya. ”Di mana nih nuraninya. Dalam pledoi nanti akan kami ungkap bahwa klien kami hanya melakukan kesalahan administrasi yang dalam aturannya tidak ada sanksi pidana. Justru ia adalah korban dari bawahan yang melakukan kesalahan,” pungkasnya.

Selain Markesi, kasus ini juga telah menyeret mantan Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat (Kabag Kesra) Kabupaten Kendal, Abdul Rohman, dan bendaharanya, Siti Romlah. Serta mantan Kepala Sub Seksi Agama, Pendidikan dan Budaya (Kasubsi APB) Pemkab Kendal, Ahmad Rikza. Ketiganya sudah divonis dengan hukuman berbeda. Abdul Rohman diganjar pidana penjara 2 tahun, sedangkan Siti Romlah dan Ahmad Rikza masing-masing 2,5 tahun. (fai/aro/ce1)